Dilema Bansos, Penyokong Kesejahteraan Masyarakat Saat Pandemi yang Rentan Dikorupsi dan Dipolitisasi

Laporan terbanyak

Ombudsman sendiri diketahui telah menutup posko pengaduannya sejak 31 Juli lalu.

Namun, sejak dibuka hingga ditutup, setidaknya posko tersebut telah menerima 1.346 aduan terkait bantuan sosial.

Secara rinci, dari empat jenis bantuan sosial yang diberikan, program sembako menjadi yang terbanyak diadukan yaitu sebesar 52 persen.

Disusul kemudian Bantuan Langsung Tunai (42 persen), Program Keluarga Harapan (1,86 persen) dan Kartu Prakerja (2,6 persen).

Baca juga: Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Menurut Amzulian, salah satu persoalan yang mencuat di dalam penyaluran bansos yakni tidak akuratnya data penerima bansos.

"Kalau saja punya data yang baik, ada koordinasi data yang baik, tidak akan terjadi orang yang tidak berhak dapat bansos malah dapat, sementara orang yang berhak justru tidak dapat bansos," kata Amzulian.

Ia pun menyarankan agar Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri dapat segera mengintegrasikan data yang dimiliki agar tidak terjadi persoalan kembali di dalam proses penyaluran bansos tersebut.

Baca juga: Program Jaring Pengaman Sosial Berlanjut, Pemerintah Tambah Nilai Bansos

Terkait persoalan data, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan, dari 500 lebih wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya sekitar 100 daerah yang telah memperbarui data dalam kurun 10 tahun terakhir.

"Jadi ada kabupaten dan kota selama 10 tahun terakhir tidak melakukan pembaharuan data kemiskinan," kata Yandri seperti dilansir dari Antara, Rabu.

Akibatnya, saat bansos Covid-19 disalurkan, banyak warga yang seharusnya berhak, tetapi justru tidak mendapatkannya. Demikian pula sebaliknya.

Namun, berdasarkan klaim Kementerian Sosial, jumlah daerah yang belum memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lebih sedikit.

Baca juga: Menko PMK: Bansos Tahap Dua Fokus Tingkatkan Daya Beli Masyarakat