Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu penambahan jumlah kementerian digulirkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dianggap terlampau elitis tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

"Prabowo-Gibran malah lebih sibuk mengutarakan ide elitis yang berpusat pada pengelolaan kekuasaan antar elit. Dari silaturrahmi elit, rencana koalisi, presidential club dan kini penambahan jumlah menteri," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (10/5/2024).

Menurut Ray, narasi yang dilontarkan kubu Prabowo terkesan memuluskan jalan bagi elite partai politik, bukan menuntaskan persoalan rakyat.

Padahal, kata Ray, terdapat sejumlah persoalan masyarakat yang mendesak buat dicarikan solusi jangka pendek dan panjang oleh pemerintah.

Baca juga: Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

"Apakah itu terkait dengan tingginya biaya UKT, harga bahan pokok yang terus merangkak, dan sebagainya," ucap Ray.

Ray menganggap wacana digulirkan kubu Prabowo memperlihatkan kelemahan dalam mengelola dan menghadapi tuntutan dari mitra koalisi.

Selain itu, Ray juga wacana itu memperlihatkan kelemahan visi Prabowo dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sebelumnya diberitakan, wacana menambah jumlah kementerian di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Baca juga: Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini 34 menjadi 41 kementerian.

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian, justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik.

Karena, kata dia, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar.

Baca juga: Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).