Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/08/2020, 17:17 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bakal menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan belanja dan produksi masyarakat

Sebab, menurutnya, dana yang berputar selama kampanye pilkada nanti cukup besar. Bahkan, diperkirakan perputaran uang tersebut akan mencapai Rp 35 triliun.

Selain itu, dana dalam pilkada yang digelar pada Rabu (9/12/2020) nanti itu tidak hanya disiapkan pemerintah, tapi juga para kontestan.

"Dana yang beredar untuk pilkada untuk penyelenggaraan Rp 24 triliun. Kemungkinan dana yang dikeluarkan para calon bupati, wali kota, gubernur itu bisa mencapai minimal Rp 10 triliun sendiri. Jadi saat pilkada kemungkinan Rp 34-35 triliun," ujarnya, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Hal tersebut dikatakan Airlangga kepada media dalam menyikapi pertumbuhan ekonomi kuartal II, Rabu (5/8/2020).

Airlangga pun berharap pilkada nanti dapat memberi efek meningkatkan kegiatan perekonomian dan meningkatkan perputaran uang yang tak sedikit.

Selain itu, pilkada juga diharapkan dapat meningkatkan sektor konsumsi masyarakat.

Pasalnya, kebutuhan alat peraga pilkada seperti kaos, poster dan kegiatan kampanye lainnya akan dibelanjakan pemerintah daerah dan para kontestan.

Tak jarang pula selama kampanye pilkada nanti permintaan pasar terhadap sembako juga meningkat.

Dari situ, Airlangg pun berpandangan hal ini tentu saja akan membuat kebutuhan belanja masyarakat meningkat dan diharapkan mendorong perekonomian nasional untuk kembali menguat.

Baca juga: Indonesia Terancam Resesi, Pemerintah Diminta Rombak Kebijakan Pemulihan Ekonomi

"Dana beredar akan meningkatkan konsumsi masyarakat terutama untuk alat-alat peraga bagi calon, termasuk di antaranya masker, hand sanitizer dan alat kesehatan lain,” ungkapnya.

Dengan begitu, lanjutnya, pilkada itu sendiri akan menjadi faktor pengungkit untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Selain memaparkan program-programnya, dia juga berharap para kandidat lebih fokus mengampanyekan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Menurutnya, kreativitas para kandidat untuk berkampanye dalam penyediaan masker hingga hand sanitizer akan berpengaruh positif bagi perekonomian nasional.

Baca juga: Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi

Pertumbuhan ekonomi nasional negatif 5,32 persen

Pada kesempatan itu, dia mengumumkan, kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua ini berkontraksi hingga negatif 5,32 persen.

“Apabila tidak ada perbaikan dan peningkatan kegiatan perekonomian, maka pada kuartal III dan IV, perekonomian Indonesia terancam mengalami resesi,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Pasalnya jika selama dua kuartal atau lebih pertumbuhan ekonomi negatif, maka sebuah negara bisa dikatakan berada dalam kondisi resesi.

Dia menerangkan, selama pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian nasional yang turun.

Baca juga: Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2020 Jadi Pertaruhan

Hal itu dilakukan mulai dari jaring pengaman sosial, stimulus perekonomian hingga berbagai kebijakan politik diberlakukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com