Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Kompas.com - 10/05/2024, 19:49 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI AU (KSAU) periode 2002-2005 Marsekal (Purn) Chappy Hakim menyebutkan, semua garis batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki potensi ancaman.

Oleh sebab itu, dibutuhkan pertahanan berlapis. Indonesia juga harus menganut sistem total defense.

Total defense menjadi sangat amat critical. Kenapa? Garis batas NKRI itu mempunya potensi ancaman, semuanya,” kata Chappy dalam acara Brigade Podcast Kompas.com, Kamis (8/5/2024) petang.

Menurut Chappy, titik paling kritis perbatasan Indonesia ada di Selat Malaka.

“Kenapa critical? Karena berbatasan dengan lebih dari satu atau dua negara,” ujar Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia itu.

Chappy mengambil contoh South China Sea (SCS) atau Laut China Selatan (LCS) yang disengketakan oleh sejumlah negara.

“Potensi ancaman, sekali lagi datang dari perbatasan negara. Perbatasan negara yang kritis, (perbatasan) dengan negara yang lebih dari satu,” kata Chappy.

The most critical border dari NKRI itu ada di Selat Malaka,” ucap dia lagi.

Baca juga: Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy menyebutkan, belajar dari kasus Pearl Harbour dan serangan 11 September 2001 atau 9/11, ancaman bisa datang dengan mudahnya dari udara.

Ia menyebutnya sebagai ‘surprise attack’.

Kemudian, Chappy mengungkapkan ada tiga tantangan pertahanan udara Indonesia.

Pertama, Indonesia belum mengeklaim bahwa wilayah udara di atas teritori NKRI adalah wilayah kedaulatan negara.

“Kedua, wilayah udara di atas NKRI yang paling critical itu di Selat Malaka, perairan Riau dan Natuna. Dan itu didelegasikan pengelolaannya kepada otoritas penerbangan Singapura. Jadi kita tidak berdaulat di situ,” kata Chappy.

Ketiga, Indonesia dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Baca juga: Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Adapun ALKI adalah suatu pedoman atau acuan agar tidak terjadi pelanggaran bagi kapal-kapal asing yang melintasi wilayah perairan Indonesia.

Jalur ALKI menjadi sebuah representasi dari luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional yang berkaitan erat dengan status Indonesia sebagai negara maritim.

Penentuan ALKI dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dan mengadakan serangkaian pertemuan dengan beberapa negara serta melibatkan International Maritime Organization (IMO) dan International Hydrographic Organization (IHO). Saat ini, Indonesia memiliki tiga ALKI.

“Kita harus bisa menyelesaikan tiga ini dulu,” kata Chappy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com