Komisi VIII Minta Pemerintah Ganti Bansos dengan Uang Tunai

Kompas.com - 06/08/2020, 16:58 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. DOK. DPR RIKetua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta skema bantuan sosial ( bansos) untuk masyarakat seluruhnya diganti berupa uang tunai.

Menurut Yandri, nilai manfaat bantuan sosial tunai (BST) akan lebih dapat dirasakan masyarakat demi membantu pergerakan ekonomi.

"Dari evaluasi rapat, kami minta pemerintah agar tidak ribet dan lebih tepat sasaran sesuai dengan nilai yang ditentukan, sebaiknya memberikan bantuan sosial tunai (BST)," kata Yandri saat dihubungi, Kamis (6/8/2020).

"Sehingga warung-warung kecil dan pasar di sekitar mereka bisa menggeliat," lanjut dia.

Baca juga: Libur Lebaran, Kebutuhan Uang Tunai di Babel Capai Rp 1,16 Triliun

Ia mengatakan, hasil evaluasi ini sebelumnya juga telah disampaikan kepada pemerintah lewat rapat bersama DPR.

Yandri menjelaskan, bansos berupa sembako kerap tidak tepat sasaran dan nilai manfaatnya berkurang ketika diterima masyarakat.

Sebab, banyak biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan saat menyiapkan dan menyalurkan sembako.

"Kalau sembako kan pernak-perniknya terlalu banyak. Misal, transportasinya, packing, jenis sembako, itu setelah dihitung-hitung nilai manfaat yang diterima masyarakat terdampak jadi tidak maksimal," papar Yandi.

Baca juga: Program Jaring Pengaman Sosial Berlanjut, Pemerintah Tambah Nilai Bansos

Selain itu, ia menyoroti soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai jadi sumber masalah dalam penyaluran bansos.

Menurut Yandri, perihal DTKS ini juga diakui pemerintah mengalami kendala di lapangan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Nasional
Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Nasional
Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Nasional
Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Nasional
Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X