Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Bantah Amien Rais Dikeluarkan dari PAN

Kompas.com - 24/07/2020, 17:04 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membantah PAN mengeluarkan Amien Rais. Menurut Viva, tak mungkin PAN memecat Amien yang merupakan salah sorang pendiri partai berlambang matahari itu. 

"Mana mungkin Pak Amien Rais dikeluarkan dari PAN? Pak Amien adalah tokoh reformasi, salah satu pendiri PAN, pernah menjadi ketua umum PAN, dan menjadi personifikasi bahwa PAN itu Amien Rais, Amien Rais itu PAN," kata Viva dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/7/2020).

Viva menegaskan, tak ada sikap maupun pemikiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengeluarkan Amien Rais dari PAN.

Baca juga: Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Bahkan, kata dia, para pengurus DPP PAN tak mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan Amien.

"Kalau ada berita yang menyatakan bahwa Pak Amien Rais telah dikeluarkan dari PAN, itu berita tidak benar," ujarnya.

Viva mengatakan, sampai saat ini, Amien Rais masih milik PAN. Ia pun meragukan Amien akan mendirikan partai baru.

Di samping itu, menurut Viva, sejak pasca reformasi, PAN selalu menjadi partai pemerintah sehingga setiap periodisasi kepemerintahan ada kader PAN yang masuk kabinet sebagai menteri. 

"Namun, di Pilpres 2019 lalu, terpilih kembali Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amien, membentuk Kabinet Kerja II, PAN absen," ucapnya.

Berdasarkan hal itu, Viva mengatakan, relasi dengan kekuasaan sudah menggambarkan secara jelas bagaimana posisi politik PAN.

Viva juga mengatakan, kedatangan Zulkifli Hasan ke Istana Kepresidenan beberapa hari yang lalu, tidak untuk mengemis kekuasaan.

Zulkifli, kata dia, bertemu Presiden untuk menyambung silaturahim karena acara pelantikan pengurus DPP PAN rencananya dihadiri Jokowi dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"PAN ke istana bertujuan bagaimana kekuatan partai politik di Indonesia dapat secara bersama-sama bergotong-royong membentuk kekuatan untuk berjuang mengatasi permasalahan bangsa, terutama ancaman krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19. Untuk itulah PAN berdialog dengan kepala pemerintahan, yaitu Presiden Jokowi," tuturnya.

Lebih lanjut, Viva mengatakan, PAN sebagai partai yang lahir dari reformasi akan konsisten berjuang dalam demokrasi di Indonesia, tanpa ditentukan oleh posisi politik.

Baca juga: Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

"Apakah PAN ada di dalam atau di luar pemerintahan. PAN akan tetap bersikap kritis konstruktif terhadap kekuasan melalui fungsi pengawasan di lembaga legislatif. Sifat pengawasan PAN terhadap kekuasaan bertujuan agar jalannya pemerintah dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Amien Rais mengaku telah dikeluarkan dari keanggotaan partai.

Amien mengatakan, salah satu penyebab ia dicoret dari partai berlogo matahari putih itu, karena perbedaan prinsip dan sikap politik.

"Saya sudah tidak di PAN sama sekali, saya sudah dikeluarkan oleh anak buah saya karena berbeda prinsip," ujar Amien Rais dalam acara diskusi virtual bertajuk Bahaya Komunisme di Dunia Islam, Kamis (23/7/2020), dilansir dari Kompas TV.

Amien menjelaskan, PAN di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan berencana bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun, ia menilai langkah itu keliru.

Kemudian, Amien meminta kader PAN untuk mempertimbangkan terkait rencana tersebut.

Baca juga: Amien Rais: Saya Sudah Tidak di PAN, Dikeluarkan karena Beda Prinsip

"Saya katakan adik-adikku, para kader-kaderku yang cerdas dan pandai-pandai, berhitunglah dengan rasional, di atas itu juga berhitung dengan keimanan," ujarnya.

"Kalau anda tetap ingin dukung rezim ini, itu jelas sesuatu langkah yang keliru bin salah. Jadi tidak ada rasionya, tidak ada rasionalisasinya," sambungnya.

Lebih lanjut, Amien menolak jika PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, meski diberi jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Saya tidak setuju bergabung dengan rezim yang sudah tidak ketulungan, sementara mereka yakin bergabung rezim Jokowi, akan dapat logistik, akan dapat segala macam," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com