Salin Artikel

Waketum Bantah Amien Rais Dikeluarkan dari PAN

"Mana mungkin Pak Amien Rais dikeluarkan dari PAN? Pak Amien adalah tokoh reformasi, salah satu pendiri PAN, pernah menjadi ketua umum PAN, dan menjadi personifikasi bahwa PAN itu Amien Rais, Amien Rais itu PAN," kata Viva dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/7/2020).

Viva menegaskan, tak ada sikap maupun pemikiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengeluarkan Amien Rais dari PAN.

Bahkan, kata dia, para pengurus DPP PAN tak mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan Amien.

"Kalau ada berita yang menyatakan bahwa Pak Amien Rais telah dikeluarkan dari PAN, itu berita tidak benar," ujarnya.

Viva mengatakan, sampai saat ini, Amien Rais masih milik PAN. Ia pun meragukan Amien akan mendirikan partai baru.

Di samping itu, menurut Viva, sejak pasca reformasi, PAN selalu menjadi partai pemerintah sehingga setiap periodisasi kepemerintahan ada kader PAN yang masuk kabinet sebagai menteri. 

"Namun, di Pilpres 2019 lalu, terpilih kembali Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amien, membentuk Kabinet Kerja II, PAN absen," ucapnya.

Berdasarkan hal itu, Viva mengatakan, relasi dengan kekuasaan sudah menggambarkan secara jelas bagaimana posisi politik PAN.

Viva juga mengatakan, kedatangan Zulkifli Hasan ke Istana Kepresidenan beberapa hari yang lalu, tidak untuk mengemis kekuasaan.

Zulkifli, kata dia, bertemu Presiden untuk menyambung silaturahim karena acara pelantikan pengurus DPP PAN rencananya dihadiri Jokowi dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"PAN ke istana bertujuan bagaimana kekuatan partai politik di Indonesia dapat secara bersama-sama bergotong-royong membentuk kekuatan untuk berjuang mengatasi permasalahan bangsa, terutama ancaman krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19. Untuk itulah PAN berdialog dengan kepala pemerintahan, yaitu Presiden Jokowi," tuturnya.

Lebih lanjut, Viva mengatakan, PAN sebagai partai yang lahir dari reformasi akan konsisten berjuang dalam demokrasi di Indonesia, tanpa ditentukan oleh posisi politik.

"Apakah PAN ada di dalam atau di luar pemerintahan. PAN akan tetap bersikap kritis konstruktif terhadap kekuasan melalui fungsi pengawasan di lembaga legislatif. Sifat pengawasan PAN terhadap kekuasaan bertujuan agar jalannya pemerintah dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Amien Rais mengaku telah dikeluarkan dari keanggotaan partai.

Amien mengatakan, salah satu penyebab ia dicoret dari partai berlogo matahari putih itu, karena perbedaan prinsip dan sikap politik.

"Saya sudah tidak di PAN sama sekali, saya sudah dikeluarkan oleh anak buah saya karena berbeda prinsip," ujar Amien Rais dalam acara diskusi virtual bertajuk Bahaya Komunisme di Dunia Islam, Kamis (23/7/2020), dilansir dari Kompas TV.

Amien menjelaskan, PAN di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan berencana bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun, ia menilai langkah itu keliru.

Kemudian, Amien meminta kader PAN untuk mempertimbangkan terkait rencana tersebut.

"Saya katakan adik-adikku, para kader-kaderku yang cerdas dan pandai-pandai, berhitunglah dengan rasional, di atas itu juga berhitung dengan keimanan," ujarnya.

"Kalau anda tetap ingin dukung rezim ini, itu jelas sesuatu langkah yang keliru bin salah. Jadi tidak ada rasionya, tidak ada rasionalisasinya," sambungnya.

Lebih lanjut, Amien menolak jika PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, meski diberi jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Saya tidak setuju bergabung dengan rezim yang sudah tidak ketulungan, sementara mereka yakin bergabung rezim Jokowi, akan dapat logistik, akan dapat segala macam," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/24/17041751/waketum-bantah-amien-rais-dikeluarkan-dari-pan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.