Penghentian Paket Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Selesaikan Masalah

Kompas.com - 03/07/2020, 10:11 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj. ANTARA FOTO/Moch AsimPetugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang CEO salah satu media daring yang juga peserta Kartu Prakerja, Agustinus Edy Kristianto, mengkritik Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja yang meniadakan paket pelatihan daring Kartu Prakerja.

Menurut dia, upaya tersebut tak menjawab akar masalah dari program Kartu Prakerja.

"Itu keputusan yang tidak mengubah substansi Kartu Prakerja," kata Agustinus kepada Kompas.com, Kamis (2/7/2020).

Agustinus menilai bahwa penghapusan paket pelatihan tak menyelesaikan persoalan Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran.

Baca juga: Tiga Dugaan Malaadministrasi dalam Program Kartu Prakerja yang Dilaporkan ICW

Dengan dihapusnya sistem paket ini, seseorang yang tidak terdampak Covid-19 maupun non pengangguran seperti dirinya tetap dapat mendaftar sebagai peserta Kartu Prakerja.

Sebab, tak ada yang berubah pada sistem seleksi peserta.

"Kalau cuma menghapus paket bundlingnya saja itu menurut saya cuma akal-akalan, bukan itu masalahnya," ujar Agustinus.

Pada kritiknya yang beredar luas di sosial media beberapa waktu lalu, Agustinus memang menyoal sistem paket pelatihan Kartu Prakerja. Tetapi, menurut dia, pokok permasalahannya lebih dari itu.

Seharusnya, kata dia, jika negara ingin menghentikan pemborosan anggaran, sistem jual beli pelatihan daring dari penyedia ke peserta Kartu Prakerja ditiadakan.

Baca juga: ICW Laporkan Dugaan Maladministrasi Program Prakerja ke Ombudsman

Sistem itu bisa diganti dengan pembelian materi pelatihan langsung oleh pemerintah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X