Penghentian Paket Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Selesaikan Masalah

"Kita baru bisa menilai ada perubahan yang berarti di Kartu Prakerja ini dalam arti menghemat keuangan negara kalau itu ada keputusan yang tegas misalnya kita tunggu saja misalnya Perpres hasil revisi," kata Agistinus.

Sebelumnya, kritik Agustinus  terhadap Kartu Prakerja sempat beredar luas di media sosial.

Agustinus mengkritik program tersebut lantaran dirinya yang berprofesi sebagai CEO media daring dan tidak terdampak Covid-19 bisa lolos seleksi sebagai peserta.

Baca juga: Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

Padahal, pemerintah mengklaim bahwa seleksi Kartu Prakerja dilakukan secara ketat pada pihak yang terdampak Covid-19 seperti terkena PHK.

Agustinus juga mengkritik program tersebut karena memberikan sertifikat pelatihan yang hanya berupa penanda kepesertaan pelatihan, bukan sertifikat kompetensi.

"Jadi masyarakat tahu, impian jangan terlalu tinggi. Jangan berharap bahwa sertifikat itu bisa (dipakai) melamar (pekerjaan) di media besar. Itu cuma bukti kalau pernah mempercepat video (pelatihan) lah kalau saya," kata Agustinus kepada Kompas.com, Jumat (1/5/2020).

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky menyebut bahwa pihaknya menghentikan paket pelatihan Kartu Prakerja. Ia menegaskan pemerintah tidak menghentikan program tersebut.

Baca juga: Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

"Tidak benar, yang dihentikan adalah paket program pelatihan," ujar dia ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (2/7/2020) malam.

Hal itu disampaikan Panji terkait beredarnya surat manajemen pelaksana (Project Management Office/PMO) kepada mitra pelatihan kartu prakerja.

Menurut dia, di dalam surat tersebut pihaknya meminta mitra untuk menghentikan transaksi dan penjualan dari pelatihan yang berupa paket atau bundling, bukan program pelatihan secara keseluruhan.