Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/07/2020, 09:52 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia terus berupaya mengembangkan vaksin lokal atau buatan dalam negeri untuk mengatasi virus corona, yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia sendiri.

Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi Ali Ghufron Mukti menyebutkan, Indonesia perlu memenuhi kebutuhan vaksinnya sendiri karena adanya kekhawatiran tentang distribusi global vaksin yang diproduksi negara asing tak merata.

"Jadi akan dikembangkan oleh Indonesia, dari Indonesia, untuk Indonesia," kata Ali Ghufron Mukti dalam jumpa pers dari dalam konferensi pers dari Kantor Presiden, Kamis (2/7/2020), seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Ghufron, vaksin yang dikembangkan konsorsium nasional saat ini terus mengalami kemajuan.

Baca juga: UPDATE Covid-19: Kasus Harian Tertinggi dan Prediksi Ketersediaan Vaksin

Pihak konsorsium mengembangkan vaksin dengan metode protein rekombinan menggunakan strain Covid-19 asal dari Indonesia. Metode ini dipilih karena Indonesia sendiri sudah memiliki teknologinya.

Menurut Ghufron, perusahaan milik negara Bio Farma sudah bekerja sama dengan perusahaan biofarmasi China Sinovac Biotech untuk mengembangkan vaksin.

Selain itu, Perusahaan farmasi Kalbe Farma dan perusahaan bioteknologi Korea Selatan Genexine juga bekerja sama untuk memproduksi vaksin.

Prediksi ketersediaan

Ghufron memperkirakan proses preclinical trial vaksin baru akan dimulai pada akhir 2020.

"Dan jika diperlukan perpanjangan waktu, mungkin dilanjutkan preclinical trial pada awal 2021," ucap dia.

Oleh karena itu, ia pun memprediksi vaksin baru bisa diproduksi massal dan tersedia bagi masyarakat pada pertengahan tahun depan.

"Hasilnya (tersedia) untuk masyarakat kita pada pertengahan 2021," kata Ghufron.

Baca juga: Pengembangan Vaksin Covid-19 Mandiri Jalan, Menlu Retno Harap Selesai 2021

Ghufron menyebutkan, proses pengembangan vaksin ini sudah terhitung cepat. Biasanya, menurut dia, butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu vaksin.

Namun karena situasi krisis, maka Kemenristek bekerja sama dengan berbagai lembaga berupaya mempercepat proses pengembangan vaksin ini.

Ia menambahkan, nantinya proses pemberian vaksin juga tak bisa dilakukan sekaligus. Butuh waktu setidaknya setahun untuk melakukan vaksin terhadap penduduk yang membutuhkan.

"Setidaknya kita perlu satu tahun untuk memvaksinasi semua orang itu," kata dia.

Baca juga: Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com