Jengkelnya Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman perombakan atau reshuffle kabinet tiba-tiba muncul di tengah pandemi Covid-19. Hal itu terungkap dari video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Video tersebut berisi pidato pembukaan Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Jokowi membuka pidatonya dengan nada tinggi. Ia tampak berang lantaran banyak menterinya yang masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi saat menyampaikan omelannya.

Baca juga: Jokowi: Kalau Perlu, Perppu Saya Keluarkan, Saya Pertaruhkan Reputasi Politik

Jokowi lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," kata Kepala Negara.

Jokowi mencontohkan ketidaksigapan menterinya dengan menyebutkan banyaknya anggaran yang belum dicairkan.

Baca juga: Jengkel, Jokowi Sebut Kinerja Menterinya Tangani Covid-19 Tanpa Progres

Ia menyebut anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru cair sebesar 1,53 persen.

Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial yang masih belum optimal 100 persen saat masyarakat menunggu bantuan tersebut.

Dengan nada tinggi, ia kembali mengingatkan para menteri bahwa mereka harus bekerja ekstrakeras pada masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," lanjut Presiden.

Ia pun meluapkan kejengkelannya kepada para menterinya dalam menangani Covid-19.

Ia meluapkan kemarahannya lantaran kinerja para menterinya dalam menangani Covid-19 tak membawa kemajuan.

Baca juga: Jengkel akan Kerja Menteri, Jokowi Sampaikan Ancaman Reshuffle

"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini (harus) extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya. Enggak ada progres yang signifikan. Enggak ada," papar Jokowi.

Ia meminta para menterinya tak lagi terjebak dalam peraturan di masa krisis.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta para menterinya bisa menyelesaikan persoalan peraturan yang membelenggu kinerja mereka di masa krisis.

Ia mengaku tak segan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mempermudah para pembantunya itu merealisasikan program di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Bahkan, Jokowi rela mempertaruhkan reputasi politiknya jika harus mengeluarkan perppu lagi pada masa pandemi.

"Kalau mau minta perppu lagi, saya buatin perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Jokowi.

Jokowi meminta para menterinya agar menyadari bahwa saat ini mereka sedang berada di masa krisis.

Baca juga: Jokowi Marahi Para Menteri: Krisis tapi Dianggap Biasa, Saya Jengkel!

Dengan demikian, ia mengharapkan para menterinya tak lagi bekerja secara biasa. Ia menghendaki para menterinya bekerja dengan cepat.

Presiden pun meminta para menterinya memiliki perasaan yang sama dalam menjalani masa krisis kesehatan sekaligus ekonomi akibat Covid-19.

"Kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya, suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis," ujar Jokowi.

"Kalau perlu kebijakan perppu, ya perppu saya keluarkan. Kalau perlu perpres, ya perpres saya keluarkan. Kalau sudah ada PMK, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita," lanjut dia.