Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tugaskan Menteri Mulai Bahas "ASEAN Travel Corridor"

Kompas.com - 26/06/2020, 15:23 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah menugaskan menteri terkait untuk mulai membahas kemungkinan membuka akses keluar-masuk antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pleno KTT ke-36 ASEAN yang diikuti secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, (26/6/2020).

"Kita tugaskan para menteri untuk mulai membahas ASEAN travel corridor ini," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Baca juga: Presiden Jokowi: ASEAN Harus Jadi Subjek Politik Global

Jika ASEAN travel corridor ini terwujud, masyarakat di negara-negara Asia Tenggara bisa dengan bebas melakukan perjalanan dalam kawasan di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini penting untuk percepatan pemulihan ekonomi serta menunjukkan arti strategis komunitas ASEAN di kawasan dan di mata dunia.

Untuk itu, Presiden Jokowi berpandangan bahwa semua negara ASEAN perlu bekerja sama mewujudukan hal ini.

"Saya paham bahwa beberapa di antara kita, termasuk Indonesia, telah memulai pembicaraan secara bilateral baik dengan sesama negara ASEAN maupun dengan negara di luar ASEAN mengenai travel corridor. Namun demikian, sudah saatnya ASEAN, sebagai satu komunitas, memikirkan pengaturan ASEAN travel corridor," ucap dia. 

Namun, Jokowi juga menegaskan pengaturan ASEAN travel corridor ini harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan bertahap.

"Dimulai dengan essential business travel dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat," ucap dia. 

Baca juga: Indonesia Minta ASEAN Tak Menjadi Proksi Negara-negara Besar

Selain konektivitas fisik, Presiden Jokowi juga mendorong konektivitas digital, khususnya fasilitasi e-commerce, e-health, dan e-learning.

Akses dan kapasitas UMKM untuk masuk platform digital juga harus diperluas.

Masih dalam konteks upaya memperkuat kerja sama ekonomi kawasan, Presiden Jokowi juga menilai bahwa penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tahun ini memiliki makna strategis.

"RCEP akan menjadi kekuatan baru harapan baru bagi pemulihan dan resiliensi ekonomi di kawasan pasca-Covid-19," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com