Jokowi: Kalau Perlu, Perppu Saya Keluarkan, Saya Pertaruhkan Reputasi Politik

Kompas.com - 28/06/2020, 22:09 WIB
Presiden Jokowi mengikuti video conference yang diikuti oleh para gubernur, menteri, dan gugus tugas daerah, saat berkunjung ke kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (10/6/2020). Ini adalah untuk kali pertama Jokowi mengunjungi kantor Gugus Tugas, sebelumnya rapat dengan jajaran Gugus Tugas biasa dilakukan lewat video conference dari Istana Kepresidenan. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Jokowi mengikuti video conference yang diikuti oleh para gubernur, menteri, dan gugus tugas daerah, saat berkunjung ke kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (10/6/2020). Ini adalah untuk kali pertama Jokowi mengunjungi kantor Gugus Tugas, sebelumnya rapat dengan jajaran Gugus Tugas biasa dilakukan lewat video conference dari Istana Kepresidenan.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan segan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( Perppu) untuk mempermudah para menterinya merealisasikan program di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Jokowi bahkan rela mempertaruhkan reputasi politiknya jika harus mengeluarkan perppu lagi di masa pandemi.

Hal itu terungkap dalam video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Baca juga: Jengkel, Jokowi Sebut Kinerja Menterinya Tangani Covid-19 Tanpa Progres

Video tersebut merupakan rekaman pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni silam.

"Kalau mau minta perppu lagi, saya buatkan Perppu, kalau yang sudah ada belum cukup," kata Jokowi.

"Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Kepala Negara.

Jokowi meminta para menterinya agar menyadari bahwa saat ini mereka sedang berada di masa krisis.

Krisis yang terjadi tidak hanya karena pandemi Covid-19, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian Tanah Air.

Baca juga: Jengkel akan Kerja Menteri, Jokowi Sampaikan Ancaman Reshuffle

Dengan demikian, ia mengharapkan para menterinya tak lagi bekerja secara biasa. Ia menghendaki para menterinya bekerja dengan cepat.

"Kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?" kata Jokowi.

"Mestinya, suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis," ujar dia.

Dia bahkan kembali menegaskan bahwa berbagai langkah siap dilakukan, termasuk merilis kebijakan dalam bentuk perppu atau perpres.

"Kalau perlu kebijakan perppu, ya perppu saya keluarkan. Kalau perlu perpres, ya perpres saya keluarkan. Kalau sudah ada PMK, keluarkan. Untuk menangani negara tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita," kata dia.

Baca juga: Jokowi Marahi Para Menteri: Krisis tapi Dianggap Biasa, Saya Jengkel!

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 10 Juli: Tambah 878, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 33.529 Orang

UPDATE 10 Juli: Tambah 878, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 33.529 Orang

Nasional
Gugus Tugas: Penelitian WHO soal Penyebaran Covi-19 Lewat Udara Perlu Diteliti Lagi

Gugus Tugas: Penelitian WHO soal Penyebaran Covi-19 Lewat Udara Perlu Diteliti Lagi

Nasional
Tangani Covid-19, Guru Besar IPB Singgung Keberhasilan Jembrana Tangani Flu Burung

Tangani Covid-19, Guru Besar IPB Singgung Keberhasilan Jembrana Tangani Flu Burung

Nasional
Komitmen dan Inovasi Bawa Dompet Dhuafa Raih Penghargaan pada IFA 2020

Komitmen dan Inovasi Bawa Dompet Dhuafa Raih Penghargaan pada IFA 2020

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.611, Kini Ada 72.347 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.611, Kini Ada 72.347 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tim Pemulasaraan Barzah Dompet Dhuafa Layani Pemulangan Jenazah Secara Gratis

Tim Pemulasaraan Barzah Dompet Dhuafa Layani Pemulangan Jenazah Secara Gratis

Nasional
Menurut Tim Pakar Gugus Tugas, Covid-19 Menular Lewat Udara di Tempat-tempat Ini...

Menurut Tim Pakar Gugus Tugas, Covid-19 Menular Lewat Udara di Tempat-tempat Ini...

Nasional
DPR Inisiasi Petisi Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel, Diteken Anggota Parlemen AS hingga Inggris

DPR Inisiasi Petisi Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel, Diteken Anggota Parlemen AS hingga Inggris

Nasional
Dalami Kasus Maria Pauline, Bareskrim Periksa 11 Saksi

Dalami Kasus Maria Pauline, Bareskrim Periksa 11 Saksi

Nasional
Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal

Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal

Nasional
Mendagri Dukung Pemda yang Terbitkan Perda Kewajiban Pakai Masker

Mendagri Dukung Pemda yang Terbitkan Perda Kewajiban Pakai Masker

Nasional
Wacana Pembelian Pesawat MV-22 Osprey dari AS, Ini Komentar Fadli Zon

Wacana Pembelian Pesawat MV-22 Osprey dari AS, Ini Komentar Fadli Zon

Nasional
Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Bertambah 2.657, Ahli: Tambah Kapasitas Pemeriksaan Laboratorium!

Kasus Harian Covid-19 Bertambah 2.657, Ahli: Tambah Kapasitas Pemeriksaan Laboratorium!

Nasional
ICW Sebut Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan, Ini Alasannya...

ICW Sebut Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan, Ini Alasannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X