Resmi Dilantik, Ini 5 Deputi Kantor Staf Presiden

Kompas.com - 22/06/2020, 09:27 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melantik lima deputi Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Dok KSPKepala Staf Kepresidenan Moeldoko melantik lima deputi Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melantik lima deputi Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Pelantikan deputi tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden yang diteken pada 15 Juni 2020.

Kelima orang yang dilantik ialah:

1. Febry Calvin Tetelepta sebagai Deputi I bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi

2. Abetnego Panca Putra Tarigan sebagai Deputi II bidang Pembangunan Manusia

3. Panustan S Sulendrakusuma sebagai Deputi III bidang Perekonomian

4. Juri Ardiantoro sebagai Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik

5. Jaleswari Pramodhawardani sebagai Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP: Pemerintah Terima Kritik, tetapi Harus Pakai Data dan Fakta

Dalam sambutannya, Moeldoko menegaskan, amanah diberikan atas dasar sebuah prestasi.

Sebab, jabatan deputi di lingkungan KSP adalah sebuah penilaian yang panjang.

"Saya ingin membangun tradisi agar regenerasi dalam KSP menjadi baik, Semua punya kesempatan menjadi deputi," kata Moeldoko dikutip dari siaran pers resmi KSP.

"Organisasi ini agar berjalan lebih baik, tidak ada penilaian yang subyektif bukan atas dasar suka atau tidak suka," ujar dia.

Menurut Moeldoko, jabatan deputi di KSP memiliki tanggung jawab sangat besar dalam membantu kerja Presiden dan Wakil Presiden.

Baca juga: KSP Ajak Pelaku Pasar Terapkan Protokol New Normal

Apalagi, dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini tentu dibutuhkan kerja keras, cepat dan tepat untuk menanggulangi persoalan yang ada.

Setidaknya terdapat empat hal yang harus menjadi perhatian para deputi agar penanganan Covid-19 dapat optimal.

Mulai dari ketersediaan obat, perluasan testing dan tracing, ketepatan bansos, serta pengendalian angka kemiskinan dan daya beli masyarakat.

"Kita harus bisa menjaga ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, UMKM dan investasi. Sehingga ekonomi tetap bergerak dan tumbuh ditengah pandemi ini," ujar Moeldoko.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP Sebut Mitra dan Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Dievaluasi

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X