Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenaga Ahli KSP: Pemerintah Terima Kritik, tetapi Harus Pakai Data dan Fakta

Kompas.com - 13/06/2020, 15:21 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik publik.

Namun, Donny menekankan agar kritik yang disampaikan berlandaskan fakta dan data.

"Bukan pemerintah tidak mau dikritik, kritik saja. Saya juga berkali-kali ya di publik menerima banyak kritik," kata Donny dalam diskusi "New Normal: Momentum Wujudkan Revolusi Mental" oleh Rekat Anak Bangsa, Sabtu (13/6/2020).

"Banyak sekali gugatan, catatan. Itu saya kira masukan yang penting untuk pemerintah. Tapi tidak hoaks. Kalau mengkritik pakai fakta, pakai data," ujar Donny.

Baca juga: Istana: Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Belum Ideal

Ia mencontohkan perihal distribusi bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Menurut Donny, Presiden Joko Widodo merespons kritik masyarakat soal bansos dengan baik.

"Kayak kemarin, terus terang bansos dikritik karena banyak yang salah sasaran. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah domisili. Langsung presiden mengatakan, 'tolong bansos pendataannya diperbaiki’. Perintah presiden, loh. Itu kan artinya pemerintah responsif, tidak alergi," kata dia.

Kemudian, Donny membahas soal hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menurun.

Baca juga: Istana Sebut Banyak Distorsi Informasi Terkait Covid-19 di Masyarakat

Donny mengatakan, penurunan kepuasan publik di masa pandemi Covid-19 ini merupakan hal yang wajar.

Bahkan, lanjut dia, penurunan kepuasan publik yang dirilis IPI lebih baik dari prediksinya.

Ia mengatakan, penurunan kepuasan publik dari semula 69,5 persen pada Februari 2020 menjadi 66,5 persen pada Mei 2020, patut disyukuri.

"Dalam kondisi sulit seperti ini, turun 3 persen saya kira itu sesuatu yang patut disyukuri. Harusnya turunnya lebih banyak, bisa sampai 10 persen, bahkan lebih," ujarnya.

"Karena tidak bisa ditutupi bahwa kondisi ini sulit sekali. Kondisi ini tidak mudah bagi setiap orang," kata Donny.

Baca juga: KSP Anggap Penurunan Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi dalam Batas Wajar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

DPR Tunda Pengesahan Revisi UU MK, Merespons Surat dari Pemerintah

DPR Tunda Pengesahan Revisi UU MK, Merespons Surat dari Pemerintah

Nasional
Anies Sebut Nasdem Kerap Didera Masalah karena Ada Kekuatan yang Tak Inginkan Perubahan

Anies Sebut Nasdem Kerap Didera Masalah karena Ada Kekuatan yang Tak Inginkan Perubahan

Nasional
Gibran Persilakan Bawaslu Telusuri Kegiatan Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta

Gibran Persilakan Bawaslu Telusuri Kegiatan Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta

Nasional
Bantah Revisi UU MK Dikebut, Pimpinan DPR: Prosesnya Sudah sejak Februari

Bantah Revisi UU MK Dikebut, Pimpinan DPR: Prosesnya Sudah sejak Februari

Nasional
Cak Imin Janji Bakal Selesaikan Persoalan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Cak Imin Janji Bakal Selesaikan Persoalan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Wamenkumham

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Wamenkumham

Nasional
Pemerintah Berencana Dirikan Dana Kepariwisataan Indonesia, Akan Dikelola LPDP

Pemerintah Berencana Dirikan Dana Kepariwisataan Indonesia, Akan Dikelola LPDP

Nasional
Bahlil: Media Center Indonesia Maju Bukan untuk Para Capres

Bahlil: Media Center Indonesia Maju Bukan untuk Para Capres

Nasional
Jokowi Tunjuk Irjen Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

Jokowi Tunjuk Irjen Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

Nasional
Janji Kembalikan Independensi KPK, Muhaimin: Begitu Jadi Presiden Keluarkan Perppu

Janji Kembalikan Independensi KPK, Muhaimin: Begitu Jadi Presiden Keluarkan Perppu

Nasional
Nyatakan Prabowo-Gibran Siap Debat dengan Format Apa Pun, TKN: Bahasa Inggris Tanpa Teks Juga Siap

Nyatakan Prabowo-Gibran Siap Debat dengan Format Apa Pun, TKN: Bahasa Inggris Tanpa Teks Juga Siap

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Wamenkumham Lawan KPK Digelar Senin Depan

Sidang Perdana Praperadilan Wamenkumham Lawan KPK Digelar Senin Depan

Nasional
Selain Wamenkumham, Aspri dan Seorang Pengacara Juga Gugat KPK

Selain Wamenkumham, Aspri dan Seorang Pengacara Juga Gugat KPK

Nasional
Menteri Bahlil Resmikan Media Center Indonesia Maju, Antisipasi Tahun Politik

Menteri Bahlil Resmikan Media Center Indonesia Maju, Antisipasi Tahun Politik

Nasional
Soal Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres 2024, Cak Imin: Sangat Siap, Ingin Tahu Rasanya

Soal Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres 2024, Cak Imin: Sangat Siap, Ingin Tahu Rasanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com