Tenaga Ahli KSP: Pemerintah Terima Kritik, tetapi Harus Pakai Data dan Fakta

Kompas.com - 13/06/2020, 15:21 WIB
Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik publik.

Namun, Donny menekankan agar kritik yang disampaikan berlandaskan fakta dan data.

"Bukan pemerintah tidak mau dikritik, kritik saja. Saya juga berkali-kali ya di publik menerima banyak kritik," kata Donny dalam diskusi "New Normal: Momentum Wujudkan Revolusi Mental" oleh Rekat Anak Bangsa, Sabtu (13/6/2020).

"Banyak sekali gugatan, catatan. Itu saya kira masukan yang penting untuk pemerintah. Tapi tidak hoaks. Kalau mengkritik pakai fakta, pakai data," ujar Donny.

Baca juga: Istana: Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Belum Ideal

Ia mencontohkan perihal distribusi bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Menurut Donny, Presiden Joko Widodo merespons kritik masyarakat soal bansos dengan baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kayak kemarin, terus terang bansos dikritik karena banyak yang salah sasaran. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah domisili. Langsung presiden mengatakan, 'tolong bansos pendataannya diperbaiki’. Perintah presiden, loh. Itu kan artinya pemerintah responsif, tidak alergi," kata dia.

Kemudian, Donny membahas soal hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menurun.

Baca juga: Istana Sebut Banyak Distorsi Informasi Terkait Covid-19 di Masyarakat

Donny mengatakan, penurunan kepuasan publik di masa pandemi Covid-19 ini merupakan hal yang wajar.

Bahkan, lanjut dia, penurunan kepuasan publik yang dirilis IPI lebih baik dari prediksinya.

Ia mengatakan, penurunan kepuasan publik dari semula 69,5 persen pada Februari 2020 menjadi 66,5 persen pada Mei 2020, patut disyukuri.

"Dalam kondisi sulit seperti ini, turun 3 persen saya kira itu sesuatu yang patut disyukuri. Harusnya turunnya lebih banyak, bisa sampai 10 persen, bahkan lebih," ujarnya.

"Karena tidak bisa ditutupi bahwa kondisi ini sulit sekali. Kondisi ini tidak mudah bagi setiap orang," kata Donny.

Baca juga: KSP Anggap Penurunan Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi dalam Batas Wajar



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Nasional
Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Nasional
Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.