Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenaga Ahli KSP: Pemerintah Terima Kritik, tetapi Harus Pakai Data dan Fakta

Kompas.com - 13/06/2020, 15:21 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik publik.

Namun, Donny menekankan agar kritik yang disampaikan berlandaskan fakta dan data.

"Bukan pemerintah tidak mau dikritik, kritik saja. Saya juga berkali-kali ya di publik menerima banyak kritik," kata Donny dalam diskusi "New Normal: Momentum Wujudkan Revolusi Mental" oleh Rekat Anak Bangsa, Sabtu (13/6/2020).

"Banyak sekali gugatan, catatan. Itu saya kira masukan yang penting untuk pemerintah. Tapi tidak hoaks. Kalau mengkritik pakai fakta, pakai data," ujar Donny.

Baca juga: Istana: Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Belum Ideal

Ia mencontohkan perihal distribusi bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Menurut Donny, Presiden Joko Widodo merespons kritik masyarakat soal bansos dengan baik.

"Kayak kemarin, terus terang bansos dikritik karena banyak yang salah sasaran. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah domisili. Langsung presiden mengatakan, 'tolong bansos pendataannya diperbaiki’. Perintah presiden, loh. Itu kan artinya pemerintah responsif, tidak alergi," kata dia.

Kemudian, Donny membahas soal hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menurun.

Baca juga: Istana Sebut Banyak Distorsi Informasi Terkait Covid-19 di Masyarakat

Donny mengatakan, penurunan kepuasan publik di masa pandemi Covid-19 ini merupakan hal yang wajar.

Bahkan, lanjut dia, penurunan kepuasan publik yang dirilis IPI lebih baik dari prediksinya.

Ia mengatakan, penurunan kepuasan publik dari semula 69,5 persen pada Februari 2020 menjadi 66,5 persen pada Mei 2020, patut disyukuri.

"Dalam kondisi sulit seperti ini, turun 3 persen saya kira itu sesuatu yang patut disyukuri. Harusnya turunnya lebih banyak, bisa sampai 10 persen, bahkan lebih," ujarnya.

"Karena tidak bisa ditutupi bahwa kondisi ini sulit sekali. Kondisi ini tidak mudah bagi setiap orang," kata Donny.

Baca juga: KSP Anggap Penurunan Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi dalam Batas Wajar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com