Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kendalikan Covid-19, Pemerintah Diharapkan Tetap Optimalkan PSBB

Kompas.com - 09/06/2020, 09:22 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra berharap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tetap dilakukan secara optimal.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mengendalikan laju penyebaran virus corona yang  menyebabkan penyakit Covid-19.

"Menghadapi suasana yang makin hari makin tinggi kasusnya, sebenarnya PSBB merupakan opsi kebijakan satu satunya yamg menjadi standing position pemerintah menghadapi Covid-19," kata Hermawan melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (9/6/2020).

"Untuk itu penyelenggaraannya secara optimal dan konsekuen merupakan harapan kita bersama untuk memperlambat dan mengendalikan laju penyebaran Covid," ujar dia.

Baca juga: 136 Daerah Masuk Zona Kuning, 92 Daerah Bertahan di Zona Hijau Covid-19

Salah satu kegiatan yang mendukung pelaksanaan PSBB, lanjut Hermawan, adalah kegiatan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan sekolah dari rumah atau school from home (SFH).

Ia mengatakan, dengan pengoptimalan PSBB kemungkinan virus corona akan semakin bisa dikendalikan.

"Harapan akan terkendalinya prevalensi pandemi Covid-19 ini semoga bisa terjadi pada pertengahan bulan Juli depan bila PSBB didukung bersama oleh pemerintah dan masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Hermawan juga mengatakan saat ini Indonesia belum mencapai puncak pandemi Covid-19.

Baca juga: IAKMI: Indonesia Belum Mencapai Puncak Pandemi Covid-19


Sebab, penambahan kasus positif Covid-19 masih konsisten terjadi.

"Jadi menurut IAKMI sekarang ini puncak pandemi belum terjadi oleh karena laju, angka kejadian, ODP, OTG bahkan (kasus) Covid-19 masih konsisten dan terus terjadi," kata Hermawan.

"Bahkan khusus DKI, Jabodetabek pun masih fluktuatif," ucap dia.

Oleh karena itu, Hermawan menyarankan agar pemerintah terus meningkatkan kualitas PSBB.

Menurut dia, PSBB sebaiknya digunakan sebagai masa transisi sebelum akhinya diterapkan era kenormalan baru atau new normal.

"Jadi memang PSBB ini menjadi instrumen yang betul-betul harus dikuatkan sembari kita mempersiapkan transisi menuju the new normal," ucap Hermawan.

Baca juga: IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com