Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IAKMI Nilai Kebijakan Social Distancing untuk Cegah Covid-19 Belum Berjalan dengan Baik

Kompas.com - 02/04/2020, 21:57 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsyi menilai pembatasan sosial atau social distancing untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19) belum berjalan dengan baik.

Sebab, kata dia, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang sering beraktivitas di luar rumah.

"Kita masih sering, bagaimanapun kita lihat, orang berkerumun masih tetap ada di jalan. Orang pergi dengan dengan tetangga dan lain-lain itu, di komunitas itu, masih kelihatan," kata Husein dalam video conference, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Siwon Choi Ingatkan soal Social Distancing dengan Twit Bahasa Indonesia

Husein menilai social distancing tidak akan pernah berjalan mulus apabila tidak ada pelibatan elemen masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

Menurut dia, pelibatan RT dan RW bisa membantu mengkontrol pelaksanaan social distancing.

"Betapapun kuatnya Keppres dan Perpres ada pembatasan skala besar begitu jika tidak didukung oleh community leader oleh pimpinan-pimpinan di tingkat akar rumput, itu nampaknya sulit sekali untuk berjalan," ungkapnya.

Karena itu, IAKMI lanjut Husein, mendorong pemerintah untuk membentuk gugus tugas di tingkat RT dan RW.

Baca juga: Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Ia melanjutkan, pembuatan gugus bisa membantu penanganan wabah Covid-19 secara lebih maksimal.

"Untuk mengawasi, kemudian mereka bisa mengatur bagaimana juga melakukan membantu mengawasi orang-orang yang beresiko yang berumur lebih dari 60 tahun misalnya," ujar Husein.

Diketahui, pemerintah masih mengimbau masyarakat untuk melakukan social distancing atau physical distancing untuk mencegah Covid-19.

Untuk penanganan Covid-19 lebih baik, pemerintah juga mewacanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com