Kompas.com - 05/06/2020, 10:08 WIB
Warga menggunakan masker saat melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan masker saat melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menilai saat ini Indonesia belum mencapai puncak pandemi virus corona (Covid-19).

Sebab, penambahan kasus positif Covid-19 masih konsisten terjadi. 

"Jadi menurut IAKMI sekarang ini puncak pandemi belum terjadi oleh karena laju, angka kejadian, ODP, OTG bahkan (kasus) Covid-19 masih konsisten dan terus terjadi," kata Anggota Tim Satgas Penanganan Covid-19 IAKMI, Hermawan Saputra kepada Kompas.com, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Update 4 Juni: Kasus Covid-19 Jadi 28.818 Orang, Sembuh 8.892, Meninggal 1.721

"Bahkan khusus DKI, Jabodetabek pun masih fluktuatif," sambung dia.

Oleh karena itu, Hermawan menyarankan agar pemerintah terus meningkatkan kualitas pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut dia, PSBB sebaiknya digunakan sebagai masa transisi sebelum akhinya diterapkan era normal baru atau new normal.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi memang PSBB ini menjadi instrumen yang betul-betul harus dikuatkan sembari kita mempersiapkan transisi menuju the new normal," ujarnya.

Baca juga: PSBB DKI Jakarta Kembali Diperpanjang, Bulan Juni Jadi Masa Transisi

Sebelumnya, Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan mengatakan, perpanjangan masa PSBB akan memperlambat lonjakan kasus Covid-19.

"IAKMI memprediksi bahwa jika skenario PSBB terus dilanjutkan, puncak pandemi Covid-19 di Indonesia akan terjadi pada pertengahan bulan Juli 2020 dengan peningkatan yang tidak drastis," kata Ede dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/6/2020).

Ede khawatir jika kasus Covid-19 mencapai puncak pandemi pada Juni 2020, Indonesia akan tidak siap, terutama tidak siap dalam hal fasilitas kesehatan.

"Ibaratnya begini, kalau total kasus itu katakanlah misalnya 75.000 ya tapi kalau 75.000-nya dibagi terus tetap sih sampai akhir tahun itu misalnya kita akan dapat kasus 75.000," ujar dia.

"Tapi 75.000-nya itu bertahap. Maka tidak ada penumpukan di pelayanan kesehatan," kata dia.

Baca juga: IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

Menurut Ede, puncak pandemi akan terjadi lebih cepat apabila PSBB dilonggarkan. Oleh karena itu, dia menilai kurang bijak jika ada pelonggaran PSBB pada masa sekarang ini.

"Kalau kita longgarkan nanti malah naik dan itu akan memberatkan kita," ucap Ede.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Nasional
Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Nasional
Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Nasional
Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Nasional
Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Nasional
Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Nasional
Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Nasional
Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Nasional
Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

Nasional
Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Nasional
Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Nasional
Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X