Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Sebut Ada 4 Tahap Krisis Berbagai Negara Hadapi Pandemi Covid-19

Kompas.com - 09/06/2020, 09:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, ada empat tahapan krisis suatu negara dalam menghadapi wabah atau pandemi, terutama Covid-19 yang saat ini sedang berlangsung.

Tahap pertama, krisis kesehatan yang sekarang serentak melanda dunia termasuk Indonesia.

Tahapan kedua, adalah krisis ekonomi. Beberapa negara sudah mulai masuk ke tahap ini. Tahap ketiga adalah krisis sosial.

"Amerika Serikat tampaknya sudah masuk dalam tahap ketiga ini yang dipicu tewasnya warga negara AS kulit hitam oleh polisi yang menjadi trigger mencuatnya isu pertikaian ras dan kerusuhan di hampir semua negara bagian AS," ucap Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

"Tahap berikutnya atau tahap keempat adalah krisis politik," kata dia.

Baca juga: Kendalikan Covid-19, Pemerintah Diharapkan Tetap Optimalkan PSBB

Dia menyatakan, pemerintah tidak mengorbankan sektor kesehatan dengan membuka aktivitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Bambang, pemerintah tidak sedang memilih antara mementingkan sektor ekonomi atau kesehatan dalam menerapkan gaya hidup baru atau new normal.

Sektor ekonomi dan kesehatan harus tetap menjadi fokus perhatian utama ditengah pandemi Covid-19, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain.

Ia juga mengingatkan bahwa organisasi kesehatan dunia (World Health Organization) menyatakan perang terhadap virus corona masih akan berjalan lama, minimal hingga dua tahun ke depan.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Perketat Arus Orang Masuk ke DKI


Adapun skenario terburuknya, virus corona tak akan pernah hilang dari muka bumi.

"Manusia tak boleh sekadar berpasrah diri menghadapi pandemi Covid-19. Kita perlu mengubah perilaku atau gaya hidup," ujar Bambang.

"Karena itu saya lebih suka menyebut gaya hidup baru ketimbang menggunakan istilah new normal. Dari mulai gaya hidup yang lebih sehat, sampai gaya hidup yang lebih melek digital dalam bekerja," kata politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com