Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Kompas.com - 28/05/2020, 05:31 WIB
Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal Pesiar MV Carnival Splendor tiba di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Sebelum dibawa menuju hotel untuk dilakukan isolasi mandiri selama satu minggu, 375 WNI tersebut terlebih dahulu menjalani rapid test. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIWarga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal Pesiar MV Carnival Splendor tiba di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Sebelum dibawa menuju hotel untuk dilakukan isolasi mandiri selama satu minggu, 375 WNI tersebut terlebih dahulu menjalani rapid test. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi International Labour Organization ( ILO) 188 tahun 2007 tentang pekerjaan di kapal ikan.

Desakan itu muncul agar Anak Buah Kapal ( ABK) Indonesia mendapat kepastian instrumen hukum dan terhindar dari perbudakan modern di atas kapal ikan.

"Konvensi ILO 188 itu menjadi kunci yang kemudian mengatur beberapa aspek perlindungan ABK khusus perkinan di atas kapal," Ketua SBMI Hariyanto Suwarno kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

Hariyanto mengatakan ILO 188 merupakan satu instrumen hukum internasional dari perburuhan.

Baca juga: ABK Indonesia yang Bekerja di Kapal China Meninggal di Pakistan

ILO 188 juga mengatur ketentuan mengenai jenis kapal, wilayah tangkap, kewenangan ABK, hingga kriteria pelarungan.

Dia menegaskan, berdasarkan ILO 188, jika ABK meninggal di atas kapal, tidak serta-merta langsung dilarung begitu saja.

"Bahwa tidak serta-merta meninggal di atas kapal itu dilarung, enggak," ungkap dia.

Di sisi lain, Hariyanto menyebut pemerintah memiliki keenganan meratifikasi ILO 188 dan lebih memilih meratifikasi Konvensi Pekerja Maritim (MLC) tahun 2006 melalui UU Nomor 15 tahun 2016 yang telah disahkan Presiden Jokowi pada 6 Oktober 2016 lalu.

Menurutnya, dalam MLC menutup adanya celah perlindungan hukum bagi ABK kapal ikan.

"Artinya teman-teman ABK di kapal ikan tidak dilindungi, ini menambah analisis saya terjadi pembiaran," katanya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X