Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Kompas.com - 28/05/2020, 05:31 WIB
Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal Pesiar MV Carnival Splendor tiba di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Sebelum dibawa menuju hotel untuk dilakukan isolasi mandiri selama satu minggu, 375 WNI tersebut terlebih dahulu menjalani rapid test. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIWarga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal Pesiar MV Carnival Splendor tiba di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Sebelum dibawa menuju hotel untuk dilakukan isolasi mandiri selama satu minggu, 375 WNI tersebut terlebih dahulu menjalani rapid test. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) 188 tahun 2007 tentang pekerjaan di kapal ikan.

Desakan itu muncul agar Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia mendapat kepastian instrumen hukum dan terhindar dari perbudakan modern di atas kapal ikan.

"Konvensi ILO 188 itu menjadi kunci yang kemudian mengatur beberapa aspek perlindungan ABK khusus perkinan di atas kapal," Ketua SBMI Hariyanto Suwarno kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

Hariyanto mengatakan ILO 188 merupakan satu instrumen hukum internasional dari perburuhan.

Baca juga: ABK Indonesia yang Bekerja di Kapal China Meninggal di Pakistan

ILO 188 juga mengatur ketentuan mengenai jenis kapal, wilayah tangkap, kewenangan ABK, hingga kriteria pelarungan.

Dia menegaskan, berdasarkan ILO 188, jika ABK meninggal di atas kapal, tidak serta-merta langsung dilarung begitu saja.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahwa tidak serta-merta meninggal di atas kapal itu dilarung, enggak," ungkap dia.

Di sisi lain, Hariyanto menyebut pemerintah memiliki keenganan meratifikasi ILO 188 dan lebih memilih meratifikasi Konvensi Pekerja Maritim (MLC) tahun 2006 melalui UU Nomor 15 tahun 2016 yang telah disahkan Presiden Jokowi pada 6 Oktober 2016 lalu.

Menurutnya, dalam MLC menutup adanya celah perlindungan hukum bagi ABK kapal ikan.

"Artinya teman-teman ABK di kapal ikan tidak dilindungi, ini menambah analisis saya terjadi pembiaran," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Nasional
Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Nasional
Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X