Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Kompas.com - 28/05/2020, 05:31 WIB
Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal Pesiar MV Carnival Splendor tiba di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Sebelum dibawa menuju hotel untuk dilakukan isolasi mandiri selama satu minggu, 375 WNI tersebut terlebih dahulu menjalani rapid test. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIWarga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal Pesiar MV Carnival Splendor tiba di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Sebelum dibawa menuju hotel untuk dilakukan isolasi mandiri selama satu minggu, 375 WNI tersebut terlebih dahulu menjalani rapid test. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi International Labour Organization ( ILO) 188 tahun 2007 tentang pekerjaan di kapal ikan.

Desakan itu muncul agar Anak Buah Kapal ( ABK) Indonesia mendapat kepastian instrumen hukum dan terhindar dari perbudakan modern di atas kapal ikan.

"Konvensi ILO 188 itu menjadi kunci yang kemudian mengatur beberapa aspek perlindungan ABK khusus perkinan di atas kapal," Ketua SBMI Hariyanto Suwarno kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

Hariyanto mengatakan ILO 188 merupakan satu instrumen hukum internasional dari perburuhan.

Baca juga: ABK Indonesia yang Bekerja di Kapal China Meninggal di Pakistan

ILO 188 juga mengatur ketentuan mengenai jenis kapal, wilayah tangkap, kewenangan ABK, hingga kriteria pelarungan.

Dia menegaskan, berdasarkan ILO 188, jika ABK meninggal di atas kapal, tidak serta-merta langsung dilarung begitu saja.

"Bahwa tidak serta-merta meninggal di atas kapal itu dilarung, enggak," ungkap dia.

Di sisi lain, Hariyanto menyebut pemerintah memiliki keenganan meratifikasi ILO 188 dan lebih memilih meratifikasi Konvensi Pekerja Maritim (MLC) tahun 2006 melalui UU Nomor 15 tahun 2016 yang telah disahkan Presiden Jokowi pada 6 Oktober 2016 lalu.

Menurutnya, dalam MLC menutup adanya celah perlindungan hukum bagi ABK kapal ikan.

"Artinya teman-teman ABK di kapal ikan tidak dilindungi, ini menambah analisis saya terjadi pembiaran," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X