Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Kompas.com - 28/05/2020, 05:05 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Iman Brotoseno resmi dilantik menjadi Direktur Utama pengganti antarwaktu TVRI (Dirut PAW TVRI) pada Rabu (27/5/2020).

Iman mengatakan, TVRI harus bekerja keras memberikan informasi terbaik kepada publik di saat situasi pandemi Covid-19 ini.

"TVRI harus menjadi salah satu garda terdepan bersama dengan berbagai pihak sampai pandemi ini berakhir," kata Iman dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Iman Brotoseno Resmi Dilantik Jadi Dirut TVRI

Iman mengatakan, banyak permasalahan klasik dalam LPP TVRI yang dianggap sulit bersaing untuk menjangkau audiens.

TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki anggaran yang bersumber dari pemerintah, memang tidak harus bersaing dengan televisi swasta.

Namun, ia menginginkan program TVRI dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat dan menjadi alat edukasi.

"Lembaga penyiaran publik bisa menjadi alat untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan dan budaya, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memperlancar interaksi antara warga," ujarnya.

Baca juga: Dewas Tunjuk Iman Brotoseno Jadi Dirut PAW TVRI, Ini Respons Helmy Yahya

Iman juga menegaskan, selaku pejabat publik ia akan bersikap independen dan imparsial.

Oleh karenanya, sebagai bagian dari partisipasi publik, akan ada keterlibatan dan pengawasan publik terhadap dirinya dalam menjalankan media penyiaran publik ini.

"Dalam era digital sekarang, kita semua tidak akan bisa menutupi siapa diri kita dan sejak awal saya tidak pernah berbohong kepada publik, di mana semua bisa dilihat dalam jejak digital," kata Iman.

"Namun, percayalah saya mengikuti semua proses rekrutmen yang berat ini selama untuk kepentingan bangsa, kepentingan publik bukan politik apalagi kelompok," tuturnya.

Baca juga: Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Iman pun mengajak seluruh karyawan LPP TVRI untuk membuktikan kerja sama tim, profesionalitas, independen dan berpihak kepada publik.

"Saya percaya kita bersama sama akan mewujudkan mimpi kita bersama, yakni menjadikan LPP TVRI menjadi TV Publik yang berintegritas, dipercaya sekaligus menjadi worldclass broadcaster," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI resmi melantik Iman Brotoseno menjadi Direktur Utama LPP TVRI masa tugas 2020-2022 pada Rabu (27/5/2020).

Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat Thamrin mengatakan, pelantikan digelar pada pukul 11.00 WIB di lantai 3 GPO TVRI yang dihadiri pejabat struktural, tamu undangan, dan anggota Komisi I DPR.

Baca juga: Dewas Tunjuk Iman Brotoseno Jadi Dirut TVRI

Arief mengatakan, pelantikan Dirut PAW TVRI dilakukan dirinya selaku Ketua Dewas TVRI dan didampingi oleh dua saksi yaitu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo dan Sekretaris Utama Badan Pembina Ideologi Pancasila Karjono.

Arief mengatakan, Iman Brotoseno ditetapkan sebagai Dirut LPP TVRI setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewas dan sejumlah tahapan tes.

Seleksi Dirut PAW TVRI, kata dia, sudah dilakukan sejak Februari 2020 yang diikuti 30 orang calon.

"Seleksi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melibatkan panel ahli dan tim psikologi dari Universitas Indonesia, serta melibatkan partisipasi dan masukan dari karyawan maupun masyarakat," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Aspri Wamenkumham dan Pengacara Turut Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Aspri Wamenkumham dan Pengacara Turut Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

Nasional
Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Nasional
Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Nasional
PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

Nasional
Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Nasional
Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Nasional
Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Nasional
Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Nasional
KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Nasional
Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Nasional
Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Nasional
Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com