Diberhentikan Jokowi, Sitti Hikmawatty: Saya Terima dan Hormati

Kompas.com - 28/04/2020, 18:08 WIB
Komisioner KPAI bidang Kesehatan, Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), Sitti Hikmawatty, saat diwawancarai (21/2/2020). TRIBUNJAKARTA/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT TRIBUNJAKARTA/Muhammad Rizki HidayatKomisioner KPAI bidang Kesehatan, Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), Sitti Hikmawatty, saat diwawancarai (21/2/2020). TRIBUNJAKARTA/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT

JAKARTA, KOMPAS.com - Sitti Hikmawatty menerima dan menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang telah memberhentikannya sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Sitti telah menerima salinan Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 pada Minggu (26/4/2020) lalu.

"Saya menerima dan menghormati putusan Bapak Presiden dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang selama ini telah diberikan kepada saya dalam upaya melakukan perlindungan anak Indonesia," ujar Sitti dalam keterangan pers melalui telekonferensi, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Perjalanan Kasus Komisioner KPAI, Kontroversi Hamil di Kolam Renang hingga Diberhentikan

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, kata dia, pada Senin (27/4/2020), dirinya telah mengembalikan seluruh inventaris negara yang diamanahkan kepadanya.

"Saya telah mengembalikan seluruh inventaris negara yang menjadi amanah dan tanggung jawab saya kepada negara kemabli, berdasarkan dokumen yang ada sesuai dengan kepatutan," kata dia.

Selanjutnya, Sitti pun memberikan saran kepada Presiden Jokowi untuk mengisi banyaknya celah kekosongan hukum di KPAI dengan melakukan perbaikan internal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut diperlukan agar ke depannya tidak ada lagi komisioner atau pegiat hak asasi manusia (HAM) dimana pun mengalami kejadian seperti dirinya.

Baca juga: KPAI Rekomendasikan Pemecatan Sitti Hikmawatty terkait Komentar Hamil di Kolam Renang

"Saya mendapat banyak step-step yang tak sesuai, sewajarnya seperti sanksi administrasi entah itu surat teguran satu, dua, tiga dan sebagainya, tapi yang saya dapati langsung dari dewan etik," kata dia.

Oleh karena itu, perbaikan internal tersebut dibutuhkan karena dirinya tak ingin ada komisioner yang bernasib serupa dengannya.

"Saya tidak ingin komisioner mengalami hal seperti itu, tidak diberikan kesempatan pembelaan. Kalau saya menerima ini, tapi belum tentu yang lain. Itu tidak boleh terulang," kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Berhentikan Sitti Hikmawatty dari Jabatan Komisioner KPAI

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.