PKS Nilai Perppu Covid-19 Berpotensi Munculkan Otoritarianisme

Kompas.com - 23/04/2020, 13:03 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman dalam Orasi Kebangsaan dan Kemanusiaan Milda ke-22 PKS pada Rabu (22/4/2020) di Kantor DPP PKS. DOKUMENTASI PKSPresiden PKS Sohibul Iman dalam Orasi Kebangsaan dan Kemanusiaan Milda ke-22 PKS pada Rabu (22/4/2020) di Kantor DPP PKS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) memberi jalan untuk munculnya pemerintahan yang otoriter.

Hal tersebut disampaikan Sohibul Iman dalam Orasi Kebangsaan dan Kemanusiaan Milad ke-22 PKS yang bertajuk "Titik Balik Bangsa Indonesia", Rabu (22/4/2020).

"Atas nama penyelamatan ekonomi, Perppu tersebut memberi legitimasi benih-benih otoritarianisme melalui perundang-undangan," kata Sohibul Iman.

Baca juga: Presiden PKS: Makin Buruk Mitigasi Covid-19, Makin Lambat Ekonomi Nasional Pulih

Menurut Sohibul, Perppu Nomor 1 tahun 2020 secara eksplisit memangkas hak-hak legislasi dan anggaran DPR RI.

Perubahan APBN, kata dia, cukup melalui proses Peraturan Presiden tanpa melalui proses legislasi UU yang harus mendapatkan persetujuan DPR RI sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Sohibul mengutip kredo politik yaitu "power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely". Artinya, kekuasaan mutlak berpotensi melahirkan penyimpangan.

Oleh karena itu, menurut dia, penting ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar terjadi check and balances.

"Sehingga gerak langkah Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tetap pada rel yang benar sesuai dengan Konstitusi dan Perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Baca juga: Orasi Kebangsaan, PKS Kritik Kebijakan PSBB Lamban dan Tak Integratif

Sohibul Iman meminta DPR tidak menjadi tukang stempel pada semua kebijakan pemerintah.

DPR, kata dia, sebagai pihak legislatif harus kritis dan bersikap rasional atas kebijakan pemerintah.

"Harus bersikap sebagai kekuatan penyeimbang Pemerintah dan pejuang suara hati rakyat," ucap dia.

Lebih lanjut, Sohibul meminta, Fraksi PKS di DPR mengkaji kembali Perppu Nomor 1 tahun 2020 dan menyiapkan argumen untuk menolak Perppu tersebut menjadi Undang-Undang.

"Saya juga mengajak kepada seluruh pimpinan partai politik dan pimpinan DPR RI untuk bersama-sama menyelamatkan dan mengawal demokrasi dan konstitusi kita agar tetap on the track," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X