Orasi Kebangsaan, PKS Kritik Kebijakan PSBB Lamban dan Tak Integratif

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah virus corona yang menyebabkan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Sohibul Iman dalam orasi kebangsaan dan kemanusiaan Milad ke-22 PKS yang bertajuk "Titik Balik Bangsa Indonesia", Rabu (22/4/2020).

Sohibul menilai, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah membuat penanganan Covid-19 menjadi lamban.

"Membuat kebijakan penanganan Covid-19 menjadi sangat lamban, tidak terkoordinasi dengan baik, tidak integratif dan seperti jalan sendiri-sendiri tanpa adanya satu komando dari Pemimpin tertinggi di Republik ini," kata Sohibul Iman.

Baca juga: PKS Minta Andi Taufan Ikuti Langkah Belva Mundur dari Staf Khusus Presiden

Sohibul menilai, PSBB terkesan dibuat agar pemerintah pusat lepas tangan dari beban yang ditanggung pemerintah daerah.

Padahal, menurut Sohibul, pemerintah bisa belajar dan dari negara-negara lain yang lebih dahulu mengalami wabah Covid-19.

Ia mengatakan, China dan Eropa menerapkan kebijakan lockdown guna menangani penularan Covid-19 hingga rapid test secara masif di Korea Selatan.

"Atau seperti Vietnam dengan komando militernya melakukan direct-contact tracing dan social distancing secara sangat ketat dan disiplin. Semua pilihan dan kebijakan ada kelebihan," ucapnya.

Baca juga: Jusuf Kalla: Mudik di Tengah Wabah Covid-19 Merupakan Kesia-siaan

Lebih lanjut, Sohibul merasa prihatin, selama penanganan Covid-19 internal pemerintah pusat juga terjadi kegaduhan seperti perbedaan sikap terkait kebijakan.

"Dalam situasi krisis, republik ini sangat membutuhkan hadirnya pemimpin nasional yang dapat memberikan sense of direction and confidence kepada rakyatnya. Agar rakyat punya harapan dan keyakinan bahwa pemimpinnya dapat diandalkan," ucap Sohibul Iman.