BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

Kompas.com - 07/04/2020, 10:03 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo (kanan) bersama Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/3/2020). Pemerintah menyatakan status keadaan tertentu darurat penanggulangan virus corona atau COVID-19 berlaku sampai 29 Mei 2020, sementara jumlah pasien positif COVID-19 tercatat sebanyak 172 kasus hingga Selasa (17/3). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
 ADITYA PRADANA PUTRAKepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo (kanan) bersama Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/3/2020). Pemerintah menyatakan status keadaan tertentu darurat penanggulangan virus corona atau COVID-19 berlaku sampai 29 Mei 2020, sementara jumlah pasien positif COVID-19 tercatat sebanyak 172 kasus hingga Selasa (17/3). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Agus Wibowo menyebut bahwa data pasien Covid-19 yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan pemerintah daerah tidak sama.

Menurut dia, hal itu terjadi karena adanya kendala teknis.

"Saya bilangnya tidak sama antara data pusat sama data daerah. Itu masalah ada kendala teknis aja saya kira," kata Agus kepada Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

"Saya tidak pernah ngomong transparan atau enggak, tapi ngomongnya data pusat memang betul tidak sama jumlahnya," lanjut dia.

Baca juga: Data Pasien Meninggal Covid-19 Naik, Pemerintah Akui Ada Masalah Pendataan

Kendala teknis yang dimaksud Agus itu adalah perbedaan waktu perbaruan data antara Kemenkes dengan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memperbarui data setiap jam 6 sore untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Sementara Kementerian Kesehatan memperbarui data setiap pukul 12 siang.

Itulah mengapa data antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah selalu berbeda.

"Kalau dari daerah ngirimnya jam 1 (siang) ya nggak masuk dalam data (Kemenkes) itu. Karena pemda meng-update-nya tiap jam 6 sore. Ya pasti beda, jumlah orangnya beda, jumlah yang meninggal beda," ujar Agus.

Baca juga: Terkesan Tonjolkan Angka Kematian, Pemerintah Diminta Transparan soal Data Pasien Positif Covid-19

Meski ada perbedaan, Agus mengatakan, hal itu bukan suatu masalah.

Masyarakat umum tetap diminta untuk mengacu pada data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Agus pun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana penyamaan waktu perbaruan data. Sebab, menurut dia, data antara pusat dengan daerah tidak harus disamakan.

"Bggak ada masalah. Karena apa gunanya untuk disamakan? Kalau orang daerah mengacu ke daerah, orang pusat yang nasional ngacunya ke pusat," kata Agus.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X