Terkesan Tonjolkan Angka Kematian, Pemerintah Diminta Transparan soal Data Pasien Positif Covid-19

Kompas.com - 23/03/2020, 12:16 WIB
Ilustrasi virus corona di Indonesia ShutterstockIlustrasi virus corona di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritisi penyampaian update data penanganan pasien Covid-19 yang terkesan hanya menonjolkan angka kematian.

Agus menilai pemerintah seolah menekan informasi jumlah seluruh pasien positif Covid-19.

"Kesannya saya tekan (angka pasien positif) serendah-rendahnya. Padahal ini tak bisa lagi disembunyikan. Ini tidak bisa hanya disembuhkan pakai doa, juga tidak bisa hanya dengan makan nasi kucing. Ini persoalan serius," ujar Agus saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Sebaran Data Covid-19 di 17 Provinsi, DKI Jakarta Catat 267 Kasus

Menurutnya, meski data yang disampaikan sudah berdasarkan rekapitulasi data harian yang dihitung mulai pukul 12.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB di hari berikutnya, informasi itu belum bersifat real.

Sebab, kata Agus, data itu hanya menghitung pasien yang dirawat di rumah sakit (RS).

Agus menyarankan supaya seluruh data pasien, baik yang positif maupun yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) serta pasien dalam pemantauan (PDP) juga disampaikan ke publik.

Baca juga: MUI Minta Pemerintah Buka Data Daerah Rawan Penyebaran Covid-19

Hal ini menurutnya penting supaya tidak menonjolkan angka kematian pasien.

"Sebab jika merujuk jumlah pasien positif saat ini, yakni 514 orang positif, yang meninggal ada 48 orang. Maka tentu saja persentase angka kematiannya tinggi, " katanya.

"Karena, rumus untuk melihat tingkat kematian ini angka pasien positif dibagi angka pasien meninggal dunia. Kondisinya akan beda jika jumlah pasien diungkapkan ada ribuan, dibagi angka meninggal dunia, " lanjut Agus.

Agus meyakini hingga saat ini jumlah pasien Covid-19 lebih banyak dari jumlah yang disampaikan pada saat pengumuman update data tiap harinya.

Baca juga: 18 Hari Pandemi Corona di Indonesia: Angka Positif Terus Naik dan Kematian Tertinggi di Asia Tenggara

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X