Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Kompas.com - 07/04/2020, 09:20 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan bahwa pemerintah tidak memiliki keinginan untuk lepas tangan atas wabah Covid-19 di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat memimpin Rapat Permodelan Covid-19 melalui telekonferensi di Jakarta, Senin (6/4/2020).

"Tidak ada keinginan pemerintah untuk melepas kasus ini. Kami justru berharap dan mengajak seluruh masyakat Indonesia untuk berpartisipasi bersatu melawan Covid-19," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19 Meluas, Menko PMK: Pergerakan Orang Antar-daerah Harus Diperkecil

Oleh sebab itu, kata dia, salah satu langkah serius yang diambil pemerintah adalah dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB).

PSBB diterapkan tidak hanya mempertimbangkan faktor kesehatan, tetapi juga kondisi sosial ekonomi baik di saat maupun pasca wabah.

Dalam rapat bersama para pakar permodelan dari sejumlah universitas ternama itu, beberapa hal dibahas.

Antara lain soal jumlah kasus yang terdeteksi saat ini ibarat fenomena gunung es.

"Artinya, hampir dipastikan angka kasus positif Covid-19 jauh lebih besar dibanding yang tercatat hingga kini, bahkan masih akan terus meningkat tajam," kata dia.

Baca juga: Ini Pertimbangan Menkes Setujui Pemprov DKI Terapkan PSBB

Oleh karena itu, Muhadjir meminta para pakar tersebut untuk membantu penguatan penetapan kebijakan terkait penanganan Covid-19.

"Para pakar kami minta agar dapat secara berkala memberikan update mengenai status-status Covid-19," kata Muhadjir.

Sementara itu, salah satu pakar permodelan yang hadir, yakni Tim Ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengatakan, kebijakan PSBB yang telah ditetapkan pemerintah harus dijalankan secara agresif untuk mengantisipasi ledakan kasus.

"Kebijakan yang diambil harus dua langkah di depan virus. PSBB sebaiknya langsung diberlakukan secara nasional," kata dia.

Sebab jika tidak, mereka khawatir jika ledakan kasus terjadi dalam tempo yang sama, maka fasilitas pelayanan kesehatan yang ada tidak akan mencukupi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X