Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Kompas.com - 07/04/2020, 09:20 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan bahwa pemerintah tidak memiliki keinginan untuk lepas tangan atas wabah Covid-19 di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat memimpin Rapat Permodelan Covid-19 melalui telekonferensi di Jakarta, Senin (6/4/2020).

"Tidak ada keinginan pemerintah untuk melepas kasus ini. Kami justru berharap dan mengajak seluruh masyakat Indonesia untuk berpartisipasi bersatu melawan Covid-19," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19 Meluas, Menko PMK: Pergerakan Orang Antar-daerah Harus Diperkecil

Oleh sebab itu, kata dia, salah satu langkah serius yang diambil pemerintah adalah dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

PSBB diterapkan tidak hanya mempertimbangkan faktor kesehatan, tetapi juga kondisi sosial ekonomi baik di saat maupun pasca wabah.

Dalam rapat bersama para pakar permodelan dari sejumlah universitas ternama itu, beberapa hal dibahas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Antara lain soal jumlah kasus yang terdeteksi saat ini ibarat fenomena gunung es.

"Artinya, hampir dipastikan angka kasus positif Covid-19 jauh lebih besar dibanding yang tercatat hingga kini, bahkan masih akan terus meningkat tajam," kata dia.

Baca juga: Ini Pertimbangan Menkes Setujui Pemprov DKI Terapkan PSBB

Oleh karena itu, Muhadjir meminta para pakar tersebut untuk membantu penguatan penetapan kebijakan terkait penanganan Covid-19.

"Para pakar kami minta agar dapat secara berkala memberikan update mengenai status-status Covid-19," kata Muhadjir.

Sementara itu, salah satu pakar permodelan yang hadir, yakni Tim Ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengatakan, kebijakan PSBB yang telah ditetapkan pemerintah harus dijalankan secara agresif untuk mengantisipasi ledakan kasus.

"Kebijakan yang diambil harus dua langkah di depan virus. PSBB sebaiknya langsung diberlakukan secara nasional," kata dia.

Sebab jika tidak, mereka khawatir jika ledakan kasus terjadi dalam tempo yang sama, maka fasilitas pelayanan kesehatan yang ada tidak akan mencukupi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Bikin Kegiatan 'Depok Sedekah Bersama', Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Bikin Kegiatan "Depok Sedekah Bersama", Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X