Kompas.com - 07/04/2020, 09:20 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan bahwa pemerintah tidak memiliki keinginan untuk lepas tangan atas wabah Covid-19 di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat memimpin Rapat Permodelan Covid-19 melalui telekonferensi di Jakarta, Senin (6/4/2020).

"Tidak ada keinginan pemerintah untuk melepas kasus ini. Kami justru berharap dan mengajak seluruh masyakat Indonesia untuk berpartisipasi bersatu melawan Covid-19," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19 Meluas, Menko PMK: Pergerakan Orang Antar-daerah Harus Diperkecil

Oleh sebab itu, kata dia, salah satu langkah serius yang diambil pemerintah adalah dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

PSBB diterapkan tidak hanya mempertimbangkan faktor kesehatan, tetapi juga kondisi sosial ekonomi baik di saat maupun pasca wabah.

Dalam rapat bersama para pakar permodelan dari sejumlah universitas ternama itu, beberapa hal dibahas.

Antara lain soal jumlah kasus yang terdeteksi saat ini ibarat fenomena gunung es.

"Artinya, hampir dipastikan angka kasus positif Covid-19 jauh lebih besar dibanding yang tercatat hingga kini, bahkan masih akan terus meningkat tajam," kata dia.

Baca juga: Ini Pertimbangan Menkes Setujui Pemprov DKI Terapkan PSBB

Oleh karena itu, Muhadjir meminta para pakar tersebut untuk membantu penguatan penetapan kebijakan terkait penanganan Covid-19.

"Para pakar kami minta agar dapat secara berkala memberikan update mengenai status-status Covid-19," kata Muhadjir.

Sementara itu, salah satu pakar permodelan yang hadir, yakni Tim Ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengatakan, kebijakan PSBB yang telah ditetapkan pemerintah harus dijalankan secara agresif untuk mengantisipasi ledakan kasus.

"Kebijakan yang diambil harus dua langkah di depan virus. PSBB sebaiknya langsung diberlakukan secara nasional," kata dia.

Sebab jika tidak, mereka khawatir jika ledakan kasus terjadi dalam tempo yang sama, maka fasilitas pelayanan kesehatan yang ada tidak akan mencukupi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X