Wabah Covid-19, Menko PMK Minta Pendatang di Jakarta Diperhatikan

Kompas.com - 01/04/2020, 12:51 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, orang yang tinggal di Jakarta tetapi bukan penduduk Jakarta harus diperhatikan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah ditetapkan untuk mencegah meluasnya Covid-19.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama menteri dan gubernur melalui video conference, Selasa (31/3/2020).

"Pesan Pak Presiden, yang diperhatikan betul adalah orang yang tinggal di Jakarta tapi bukan penduduk Jakarta. Karena mereka berada di luar sistem jaminan sosial yang ada saat ini," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Rabu (1/3/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19 Meluas, Menko PMK: Pergerakan Orang Antar-daerah Harus Diperkecil

Oleh karena itu, kata dia, mereka harus dipastikan bisa mendapatkan bantuan untuk mencegah mereka keluar dari Jakarta untuk pulang ke kampung halaman masing-masing.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 adalah dengan mengintegrasikan data dari setiap daerah.

Data tersebut diintegrasikan melalui sistem pengawasan, penelusuran, dan pelacakan yang kemudian dihimpun dalam satu aplikasi bernama PeduliLindungi.

Tujuannya adalah untuk memperoleh peta besar dan utuh tentang kejadian Covid-19 di Indonesia.

"Dengan metode tersebut, pemerintah mampu bekerja secara lebih sistematis dan terfokus untuk menekan laju penyebaran Covid-19," kata dia.

Baca juga: Kemenko PMK Koordinasikan Persiapan Perangkat Desa Hadapi Covid-19

Saat ini, kata dia, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besara (PSBB) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Melalui PP tersebut, diharapkan setiap pemerintah daerah tidak membuat kebijakan sendiri yang tidak terkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pencegahan Covid-19.

Pemerintah juga saat ini tengah menyiapkan PP berkaitan dengan mudik jelang Ramadhan dan Idul Fitri serta meminta masyarakat untuk tidak pulang ke kampung halaman terlebih dahulu guna mencegah penyebaran Covid-19.

Data per Selasa (31/3/2020), di Indonesia tercatat sebanyak 1.528 kasus positif Covid-19 dengan rincian 1.311 dirawat, 136 meninggal, dan 81 sembuh.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Nasional
Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Nasional
KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X