Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Covid-19 Meluas, Menko PMK: Pergerakan Orang Antar-daerah Harus Diperkecil

Kompas.com - 27/03/2020, 16:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, pergerakan orang antar-daerah harus diperkecil jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang identik dengan mudik ke kampung halaman.

Hal tersebut, kata Muhadjir, bisa menjadi langkah untuk mencegah meluasnya sebaran Covid-19 di Indonesia.

“Saya khawatir bila tidak ada pengendalian pergerakan orang, ini menjelang Lebaran akan berdampak sangat luas,” ujar Muhadjir saat memberikan arahan dalam Rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Menteri dan Kepala Lembaga terkait melalui video conference, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Ganjar Minta Masyarakat Tidak Mudik Lebaran

Ia mengatakan, memperkecil pergerakan orang bisa menjadi antisipasi penularan Covid-19 dalam arus mudik yang mungkin akan terjadi.

Oleh karena itu, kebijakan sosial distancing dan physical distancing yang telah dilakukan perlu diperkuat lagi.

“Artinya memperkecil pergerakan orang, antar-kota dan antar-daerah. Saya kira ini bisa menjadi langkah kita lebih serius, terutama untuk mengantisipasi arus mudik mendatang dari episentrum penularan kasus,” kata dia.

Baca juga: Batal Gelar Mudik Gratis, Berapa Anggaran yang Dihemat Kemenhub?

Menurut dia, gerakan social dan physical distancing akan mengurangi laju penularan penyakit Covid-19 dan menekan tambahan kasus yang semakin hari semakin meningkat.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah pun perlu diperkuat untuk bisa menekan pergerakan masyarakat saat mudik nanti.

"Pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat koordinasi untuk kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dan menekan potensi penularan Covid-19," kata dia.

Adapun per Jumat (27/3/2020), kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 1.046 kasus dengan rincian 913 dalam perawatan, 46 sembuh, dan 87 meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com