Pengamat: Jika Karena Covid-19 DPR Berhenti Bahas RUU, Justru Salah...

Kompas.com - 01/04/2020, 12:21 WIB
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan. Dok. Humas KementanPengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah penanganan wabah Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR RI) masih tetap melanjutkan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam waktu dekat, surat presiden (surpres) dan draf RUU tersebut akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR, sebelum disahkan lewat rapat paripurna.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai, ditinjau dari tugas serta wewenang, tidak masalah jika DPR tetap melanjutkan pembahasan RUU tersebut.

Baca juga: Menanti Sikap DPR dan Pemerintah Batalkan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Sebab, hal itu menjadi salah satu tugas DPR RI untuk membahas RUU.

"Justru, kalau karena Covid-19 lalu fungsi DPR berhenti, itu justru jadi salah," kata Hendri kepada Kompas.com, Rabu (1/4/2020).

Dorongan penghentian pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, lanjut Hendri, semestinya bukan atas dasar sedang terjadi wabah virus, melainkan karena RUU tersebut bermasalah sejak awal.

Salah satu poin permasalahan adalah proses penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai tak transparan.

Baca juga: Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Oleh karena itu, kini DPR RI harus dapat memastikan bahwa proses pembahasan di Parlemen harus dapat berjalan secara transparan.

"Sebisa mungkin dibuka ke masyarakat isinya dan meminta masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Kemudian, DPR juga harus mencoba membuat prioritas hal-hal yang mesti dibahas atau diperhatikan DPR," ucap dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan, setelah dibawa ke rapat paripurna, maka DPR akan menentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahasnya.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Ia pun menyadari bahwa pandemi Covid-19 akan menjadi tantangan di dalam pembahasan RUU ini.

OLeh karena itu, ia memprediksi bahwa penyelesaian pembahasan RUU ini tidak akan sesuai target.

"Pembahasan mungkin akan sedikit tersendat karena situasi saat ini Covid-19 melanda Indonesia. Kemungkinan akan meleset dari target awal," kata Baidowi saat dihubungi, Selasa (31/3/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Nasional
Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X