Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, menyampaikan pembelaan untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas hasil survei tersebut.
Masduki mengatakan, dalam tiga bulan setelah pelantikan, Wapres Ma'ruf Amin melakukan penyusunan atas langkah-langkah strategis untuk menjalankan beberapa hal.
Langkah itu terutama berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga yang sudah beberapa kali dilakukan hingga saat ini.
"Tetapi, itu tidak pernah menjadi berita penting dan Wapres memang tidak memperhatikan itu sebagai satu hal penting, apakah itu diberitakan atau tidak," kata Masduki di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).
Baca juga: Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Maruf
Langkah-langkah yang dilakukan itu antara lain soal radikalisme dengan leading sector Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Terkait hal itu, saat ini Ma'ruf sedang mengoordinasikan pembuatan roadmap tentang bagaimana pendekatan mengenai radikalisme dari hulu sampai hilir.
Menurut Masduki, hal ini belum mendapat publikasi yang cukup baik karena pembuatan roadmap-nya belum selesai.
"Lalu misalnya mengenai UMKM itu dananya banyak di berbagai kementerian dan selama ini tidak terealisasi maksimal. Nah, itu Wapres punya cita-cita bagaimana agar UMKM itu betul-betul mempunyai fungsi mengurangi kesenjangan," kata Masduki.
Baca juga: Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep
Terlebih lagi, peranan UMKM terhadap ekonomi nasional mencapai 60 persen sehingga Wapres pun sedang merumuskan langkah efektifnya.
Setidaknya, kata dia, ada tujuh fokus yang disusun Wapres dan itu semua adalah langkah-langkah strategis yang tidak dipublikasikan dan akan dirumuskan terlebih dahulu hingga tuntas.
"Itu semua selama ini menjadi pekerjaan Wapres, ya ibaratnya itu adalah pekerjaannya di bawah permukaan," kata dia.
Oleh karena itu, apabila ada survei yang menunjukkan hasil demikian, Masduki menilai hal tersebut wajar dan tidak menjadi masalah.
Baca juga: Maruf Amin Disarankan Tak Terlalu Urusi Persoalan Teknis Pemerintahan