Pembelaan Ma'ruf Amin soal Kinerja Dinilai Lebih Rendah dari Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai lebih rendah dibandingkan para menteri di kabinet Indonesia Maju menurut hasil survei Indo Barometer.

Hasil survei itu menunjukkan, sebanyak 54,4 persen responden merasa puas terhadap kinerja para menteri kabinet Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Sementara itu, sebanyak 28,1 persen responden mengaku tidak puas.

Sedangkan, 49,6 persen responden menjawab puas terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Responden yang mengaku tidak puas dengan kinerja Ma'ruf ada 37,5 persen.

Survei ini dilakukan Indo Barometer menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri Dibanding Wapres Maruf Amin

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, mengacu hasil survei tersebut, dirinya baru pertama kali melihat kepuasan terhadap menteri lebih tinggi dibanding terhadap wakil presiden.

"Ini jadi pertama kali rasanya saya lihat. Biasanya, kecenderungannya kepuasan pada menteri di bawah wakil presiden," tutur Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Baca juga: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, Politisi PAN: Peran Maruf Belum Kelihatan

Survei dilakukan selama 9-15 Januari 2020 dengan total 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling.

Responden terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih, yaitu minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilakukan.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Margin of error survei tersebut sebesar kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Wakil Presiden Maruf Amin usai memimpin rapat pleno soal kemiskinan dan stunting di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Pembelaan Ma'ruf Amin

Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, menyampaikan pembelaan untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas hasil survei tersebut.

Masduki mengatakan, dalam tiga bulan setelah pelantikan, Wapres Ma'ruf Amin melakukan penyusunan atas langkah-langkah strategis untuk menjalankan beberapa hal.

Langkah itu terutama berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga yang sudah beberapa kali dilakukan hingga saat ini.

"Tetapi, itu tidak pernah menjadi berita penting dan Wapres memang tidak memperhatikan itu sebagai satu hal penting, apakah itu diberitakan atau tidak," kata Masduki di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Maruf

Langkah-langkah yang dilakukan itu antara lain soal radikalisme dengan leading sector Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Terkait hal itu, saat ini Ma'ruf sedang mengoordinasikan pembuatan roadmap tentang bagaimana pendekatan mengenai radikalisme dari hulu sampai hilir.

Menurut Masduki, hal ini belum mendapat publikasi yang cukup baik karena pembuatan roadmap-nya belum selesai.

"Lalu misalnya mengenai UMKM itu dananya banyak di berbagai kementerian dan selama ini tidak terealisasi maksimal. Nah, itu Wapres punya cita-cita bagaimana agar UMKM itu betul-betul mempunyai fungsi mengurangi kesenjangan," kata Masduki.

Baca juga: Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Terlebih lagi, peranan UMKM terhadap ekonomi nasional mencapai 60 persen sehingga Wapres pun sedang merumuskan langkah efektifnya.

Setidaknya, kata dia, ada tujuh fokus yang disusun Wapres dan itu semua adalah langkah-langkah strategis yang tidak dipublikasikan dan akan dirumuskan terlebih dahulu hingga tuntas.

"Itu semua selama ini menjadi pekerjaan Wapres, ya ibaratnya itu adalah pekerjaannya di bawah permukaan," kata dia.

Oleh karena itu, apabila ada survei yang menunjukkan hasil demikian, Masduki menilai hal tersebut wajar dan tidak menjadi masalah.

Baca juga: Maruf Amin Disarankan Tak Terlalu Urusi Persoalan Teknis Pemerintahan

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada rapat kabinet terbatas tersebut presiden mengajukan tiga usulan dalam menuntaskan persoalan masalah gas untuk industri, salah satunya penghilangan jatah untuk pemerintah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

Belum terekspose

Masduki juga mengatakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin baru menjalani masa kerjanya selama tiga bulan sehingga upayanya dalam merumuskan langkah koordinasi yang efektif belum banyak terekspose.

"Enam bulan ini bagi wapres, sedang merumuskan langkah-langkah, supaya wapres ketika dipercaya presiden untuk melakukan apa, langkah koordinasi itu efektif," kata Masduki.

Menurut dia, Ma'ruf fokus merumuskan langkah koordinasi sehingga tak heran jika ia tak banyak diekspose media.

"Ya masih merumuskan itu (dalam 6 bulan), bahwa kemudian secara mainstream secara berkala ada pemberitaan ala kadarnya, oke," kata dia.

Baca juga: Tanggapi Survei soal Kinerja Maruf, Jubir: Wapres Masih Rumuskan Langkah sehingga Tak Terekspose

Namun, kata dia, hal yang paling penting saat ini bagi Wapres Ma'ruf adalah bagaimana supaya ada evaluasi strategis dan efektif terhadap leading sector yang ada di kementerian.

Setelah enam bulan mengumumkan langkah-langkah apa saja yang ditempuh, kata dia, barulah Wapres Ma'ruf akan melakukan aksi terkait koordinasi yang telah dilakukannya di beberapa bidang.

Beberapa bidang itu di antaranya usaha mikro kecil menengah (UMKM), ekonomi syariah, industri halal, dan radikalisme.

"Apalagi halal industry sekarang peraturan presiden (perpres)-nya sudah turun, wakil presiden di situ sebagai sebagai wakil ketua tapi sekaligus sebagai ketua harian. Sekretarisnya adalah Ibu Menteri Keuangan," kata dia.

Nantinya, kata dia, juga akan ada sejumlah perpres baru yang mendukung langkah-langkah koordinasi yang telah dilakukan oleh Wapres Ma'ruf.

Baca juga: GAPMMI: Wapres Minta Pengusaha Makanan Libatkan Vokasi untuk Hasilkan Produk Halal