Fahri Hamzah Yakin Partai Gelora Bakal Ikut Pilkada 2020

Kompas.com - 18/02/2020, 08:59 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yakin partainya bakal ikut berkontestasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Fahri menyebut, struktur kepengurusan Partai Gelora di daerah hampir rampung. Ia menargetkan, pada akhir bulan ini, badan hukum Partai Gelora disahkan. 

"Insya Allah kita on the way ke Menkumham (Menteri Hukum dan HAM) untuk mengesahkan badan hukumnya," kata Fahri usai sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Fahri mengatakan, proses verifikasi dewan pimpinan cabang (DPC) partainya telah mencapai 75 persen.

Baca juga: Yakin Menang Pilkada Depok 2020, PKS: Mesin Partai Tak Terganggu Garbi dan Gelora

Sementara itu, verifikasi dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Gelora di seluruh daerah sudah hampir seratus persen.

Proses verifikasi tersebut merupakan syarat sebuah partai dapat ikut pilkada.

Fahri menyebut, partisipasi dan keinginan masyarakat untuk bergabung di partainya begitu tinggi sehingga tidak sulit bagi pengurus untuk melengkapi syarat legalitas partai.

"Kalau dulu kami mendirikan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) itu struktur terbentuk itu enggak mudah, PKS kan sampai sekarang belum lengkap strukturnya, tapi ini alhamdulillah-nya banyak sekali permintaan dari bawah dan ini yang kami upayakan untuk menjadi mesin bagi gerakan partai dalam memenangkan pilkada yang akan datang," ujar mantan politikus PKS itu.

Menurut Fahri, saat ini pihaknya juga terus melakukan penjajakan untuk mengusung calon kepala daerah atau berkoalisi dengan partai lainnya.

Baca juga: Partai Gelora Klaim Sudah Punya Pengurus di 500 Kecamatan di Jabar

Ia optimistis partainya dapat berkontestasi pada Pilkada 2020.

"Sedang penjajakan karena terus membentuk koalisi di daerah-daerah dan banyak juga calon-calon merupakan kader dan juga dukungan kita mendukung calon-calon yang potensial menjadi pemimpin yang baik," kata dia.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara pilkada jatuh pada 23 September.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X