Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Pekerja Lebih Rentan Di-PHK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperlonggar aturan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja/buruh.

Hal tersebut diketahui berdasarkan penelusuran Kompas.com pada Jumat (14/2/2020) atas draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang resmi diserahkan pemerintah kepada DPR.

Kompas.com telah mengonfirmasi perihal draf RUU Cipta Kerja itu ke sejumlah pimpinan Badan Legislasi DPR pada Kamis (13/2/2020).

Baca juga: PSHK: RUU Cipta Kerja Berpotensi Langgar 2 Asas Pembentukan UU

Adapun draf tersebut diperbandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus pada poin pemutusan hubungan kerja yang dibahas pada pasal 150 - 152.

Pada draf RUU Cipta Kerja pasal 151 direvisi menjadi sebagai berikut:

(1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur.

Sementara itu, pada aturan sebelumnya pelaksanaan PHK sebisa mungkin dihindari terlebih dahulu.

Aturan yang dimaksud ada di pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2003 sendiri mengatur tiga poin soal PHK, yakni:

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja, Sanksi bagi Pers yang tak Umumkan Data Perusahaan Diperingan

Kemudian, draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 152 yang ada pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal yang dihapus ini berbunyi:

"Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya".