Sempat Kontroversi, Menag Akhirnya Tunjuk Aloma jadi Plt Bimas Katolik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi menunjuk Aloma Sarumaha menjadi Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama.

Aloma yang sebelumnya menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik itu menggantikan Nur Kholis Setiawan yang merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

"Surat perintah sudah ditandatangani oleh Menag. Per hari ini, Plt Dirjen Bimas Katolik adalah Aloma Sarumaha," Nur Kholis Setiawan, sebagaimana dilansir dari website resmi, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Sekjen Kemenag Akui Khilaf Pilih Plt Dirjen Bimas Katolik Beragama Islam

Dengan demikian, jabatan Nur Kholis saat ini hanyalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama saja.

Surat penunjukkan Aloma Sarumaha sendiri ditandatangani Menag Fachrul pada Selasa (11/2/2020) kemarin.

Diketahui, kontroversi di publik muncul ketika Menag Fachrul Razi menunjuk Sekjen Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan merangkap sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik.

Sebab, Nur Kholis bukanlah beragama Katolik, melainkan beragama Islam.

Menanggapi kontroversi itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan, Nur Kholis merupakan pejabat sementara karena pejabat sebelumnya, yaitu Eusabius Binsasi, pensiun sejak Juli 2019.

Nur Kholis sendiri meminta maaf atas pemilihan Plt Dirjen Bimas Katolik tidak berasal dari agama terkait.

"Saya mohon maaf atas semua kekhilafan tersebut," kata Nur Kholis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Ketika Jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik Jadi Polemik

Ia mengaku kurang cermat saat membaca surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SEA/1/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, yang membolehkan pejabat Eselon II sebagai Plt Pejabat Eselon I.

Dia masih terpaku pada pertimbangan administrasi keuangan tentang tidak dimungkinkannya rangkap jabatan antara kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar.

Hal itu membuatnya memberikan saran yang kurang tepat kepada Menteri Agama terkait penunjukan Plt dirjen.