Sekjen Kemenag Akui Khilaf Pilih Plt Dirjen Bimas Katolik Beragama Islam

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nur Kholis Setiawan meminta maaf atas pemilihan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik tidak berasal dari agama terkait.

"Saya mohon maaf atas semua kekhilafan tersebut," kata Nuh Kholis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Penjelasan Wamenag soal Plt Dirjen Bimas Katolik yang Beragama Islam

Nur Kholis mengaku kurang cermat saat membaca surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SEA/1/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, yang membolehkan pejabat Eselon II sebagai Plt Pejabat Eselon I.

Dia masih terpaku pada pertimbangan administrasi keuangan tentang tidak dimungkinkannya rangkap jabatan antara kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penandatangan surat perintah membayar.

Hal itu membuatnya memberikan saran yang kurang tepat kepada Menteri Agama terkait penunjukan Plt Dirjen.

Diketahui, posisi Dirjen Bimas Katolik kosong sejak Juli 2019.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan, Nur Cholis merupakan pejabat sementara karena pejabat sebelumnya, yaitu Eusabius Binsasi, pensiun sejak Juli 2019.

"Untuk sementara Dirjen Bimas Katolik yang sebelumnya dijabat Eusabius Binsasi karena memasuki usia pensiun sejak bulan Juli 2019 lalu, maka agar tidak terjadi kekosongan, diangkat pejabat Pelaksana Tugas Sekjen Prof Dr Nur Cholis Setiawan sampai ada pejabat yang baru secara definitif," kata Zainut, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Menteri Agama: Lelang Jabatan Dirjen Binmas Katolik Dimulai Pekan Depan

Ia mengatakan, penunjukan Nur Cholis sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik itu merujuk pada Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII 2019.

Menurut dia, berdasarkan ketentuannya, pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan jabatan pengawas hanya boleh diisi pejabat setingkat atau setingkat lebih tinggi.

Sementara itu, kata dia, hanya ada satu orang pejabat eselon I di lingkungan Bimas Katolik.

"Pejabat eselon I di lingkungan Bimas Katolik itu hanya ada satu. Sementara selebihnya adalah eselon II dan III, jadi tidak mungkin Plt diambil dari lingkungan Ditjen Binmas Katolik," ucap Zainut.

Setelah muncul polemik tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, lelang jabatan untuk mengisi posisi Dirjen Bimas Katolik definitif dimulai pekan depan.

"Nanti kan ada prosedurnya, itu melalui lelang jabatan. Enggak bisa begitu kosong kami isi. Lelang jabatan sudah dibentuk timnya, mungkin saya kira minggu depan sudah dilakukan," kata Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Ia menjelaskan, pengisian jabatan pelaksana tugas harus berasal dari jenjang yang sama. Dalam hal ini, Dirjen Bimas Katolik merupakan jabatan tingkat eselon I.

Fachrul pun mengatakan sudah menandatangani surat lelang jabatan Dirjen Bimas Katolik.

Ia memastikan jabatan itu akan diisi oleh pejabat beragama Katolik.

"Keputusannya sudah ditandatangani," tutur dia.

"Sudah jelas dong, yang bukan agama Katolik enggak boleh ikut ya," kata Fachrul.