Kompas.com - 31/01/2020, 09:53 WIB
Mantan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Helmy Yahya (kanan) menerima karangan bunga dari sejumlah pegawai TVRI sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan permasalahan pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama LPP TVRI oleh Dewan Pengawas. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMantan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Helmy Yahya (kanan) menerima karangan bunga dari sejumlah pegawai TVRI sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan permasalahan pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama LPP TVRI oleh Dewan Pengawas. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal menyayangkan sikap Dewan Pengawas (Dewas) yang memulai proses pencarian calon Direktur Utama TVRI definitif untuk menggantikan Hemly Yahya.

Padahal, kata dia, kontroversi pemecatan Helmy Yahya saat ini tengah diselesaikan Komisi I DPR.

"Bayangkan saja, Komisi l tengah menangani kasus ini, baik Dewas, Direksi dan Dirut (Direktur Utama) Helmy Yahya telah dipanggil, ya kita tunggu saja hasil dan rekomendasi DPR," kata Agil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Tak Terima Dipecat, Helmy Yahya Akan Gugat Dewas TVRI

Menurut Agil, rencana Dewas mencari pengganti Helmy Yahya juga dipertanyakan Komisi I dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu.

Karena itu, ia berharap Dewas menahan diri dan tidak melakukan proses rekrutmen terlebih dahulu.

"Kami memohon Dewas untuk menahan diri tidak lakukan rekrutmen Dirut baru, karena selain terkesan tidak menghormati upaya legislatif yang tengah ditangani Komisi l DPR," ungkapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI telah membentuk tim sekretariat untuk menyeleksi calon direktur baru sebagai pengganti Helmy Yahya.

Pembentukan tim tersebut dibenarkan oleh Anggota Dewan Pengawas TVRI Supra Wimbarti.

"Betul (sudah terbentuk tim sekretariat)," kata Supra kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2020).

Supra mengatakan, Dewan Pengawas sudah dua kali menggelar rapat untuk membahas pembentukan tim sekretariat.

Rapat pertama pada Selasa (28/1/2020), sedangkan rapat kedua digelar pada Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Helmy Yahya: Hak Siar Liga Indonesia Harganya 4 Kali Lipat Liga Inggris

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com melalui nota dinas Nomor 02/ND/1.1/TVRI/2020 yang dibuat oleh Plt Direktur Utama TVRI Supriyono tim seleksi diketuai Ali Qausen dan sekretaris Sudarmoko. Tim ini beranggotakan delapan orang.

Dalam surat tersebut disebutkan tim tersebut hanya melalukan tugas kesekretariatan dalam proses seleksi calon, yakni mulai dari menyebarluaskan syarat calon direktur yang ditentukan Dewan Pengawas, serta melakukan proses administasi lainnya terkait proses seleksi calon direktur utama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.