Suara Parpol Nonparlemen: Kritisi Usul Kenaikan Parlementiary Treshold hingga Sistem Pemilu

Kompas.com - 30/01/2020, 06:56 WIB
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan perwakilan enam parpol nonparlemen di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan perwakilan enam parpol nonparlemen di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh orang perwakilan dari tujuh partai nonparlemen bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Perwakilan yang terdiri dari para sekretaris jenderal (sekjen) dan wakil sekjen itu memenuhi undangan dari Mendagri.

Mereka yang hadir yakni Sekjen Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq, Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Gede Pasek Suardika, Sekjen DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor.

Kemudian, hadir pula Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Satia Chandra Wiguna, Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan dan Sekjen Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar lima jam, yakni dimulai pukul 08.30 WIB hingga 12.45 WIB.

Menurut Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, ada banyak hal yang didiskusikan dalam pertemuan.

Salah satunya menyoal revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Kritisi usulan kenaikan parlementiary treshold

Meski tidak semua partai nonparlemen adalah partai baru, tetapi ada kesamaan yang mereka hadapi.

Kesamaan itu yakni belum bisa meraih angka ambang batas parlemen (parlementiary treshold) sebesar 4 persen sebagaimana diatur UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Persentase perolehan suara ketujuh partai dalam pemilu 2019 yaitu Perindo (2,67 persen), Berkarya (2,09 persen), PSI (1,89 persen), Hanura (1,54 persen), PBB (0,79 persen), Garuda (0,50 persen) dan PKPI (0,22 persen).

Baca juga: Mendagri Akan Undang Partai Nonparlemen untuk Bahas Pilkada

Akibatnya ketujuh partai tak bisa menempatkan wakilnya di DPR RI untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Karenanya, para perwakilan tujuh partai nonparlemen mengkritisi usulan dari sejumlah partai parlemen yang ingin menaikkan ambang batas parlemen menjadi 5 persen hingga 7 persen.

Priyo menilai ada semangat dari partai di parlemen untuk melanggengkan kekuasaan mereka dengan usulan kenaikan ambang batas parlemen.

Mantan politisi Partai Golkar yang juga mantan anggota DPR periode 2009-2014 ini mengaku memahami semangat ini karena pernah berada di posisi sebagai kader dari parpol besar yang menguasai Senayan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X