Suara Parpol Nonparlemen: Kritisi Usul Kenaikan Parlementiary Treshold hingga Sistem Pemilu

Pihaknya berharap ada perubahan ke depan karena sudah menyampaikan aspirasi kepada Mendagri Tito Karnavian.

Usulkan pilpres dan pileg tak digelar bersamaan

Selain membawa aspirasi atas nasib mereka, perwakilan dari tujuh partai nonparlemen juga menyarankan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legistatif (pileg) digelar tidak secara serentak.

"Tadi rata-rata dari kami bertujuh mengusulkan agar pemilu serentak untuk pilpres dan pileg ke depannya ditiadakan alias dipisah," ujar Priyo Budi Santoso usai bertemu Mendagri.

Artinya, lanjut Priyo, pilpres dilaksanakan di hari yang lain.

Pertimbangannya, kata dia, keserentakan pemilu 2019 menimbulkan banyak persoalan.

Salah satunya menyebabkan ratusan petugas pemilu wafat karena diduga memgalami kelelahan saat bertugas.

Baca juga: Bertemu Mendagri, Tujuh Sekjen Parpol Nonparlemen Minta PT Nol Persen

Dia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan partai nonparlemen diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam revisi UU Pemilu.

Dengan masuknya usulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020, pihaknya berharap Mendagri bisa membawa aspirasi dan menghasilkan produk UU yang berkualitas bersama DPR.

Tanggapan Kemendagri

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan pihaknya telah mencatat masukan dari perwakilan partai nonparlemen itu.

Menurutnya, keberadaan partai dalam sistem politik Indonesia bukan hanya sebagai kontestan dalam pilkada dan pemilu.

Baca juga: Ratusan Petugas Wafat, Parpol Nonparlemen Sarankan Pemilu Tak Digelar Serentak

"Parpol juga bisa memberikan masukan berbagai persoalan politik nasional maupun daerah. Termasuk bagaimana mengelola negara dalam konteks pemerintahan dalam negeri, " kata Bahtiar.

Sebab meski ketujuh partai tidak masuk ke parlemen, tetapi menurut dia kekuatan mereka di daerah tetap ada.

"Misalnya Hanura masih sampai 800 (orang anggota DPRD), kemudian Perindo ada 400 (orang anggota DPRD). Sehingga kita tak hanya melihat dari sisi pemilu maupun pilkada saja, " tambah Bahtiar.