PKS Minta Dewan Pengawas Buktikan Diri Bukan untuk Kebiri KPK

Kompas.com - 20/12/2019, 15:25 WIB
 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo melantik Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, para calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK harus membuktikan mampu bekerja profesional tanpa membatasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kehadiran Dewas KPK sesuai dengan UU KPK No 19/2019 sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap bakal membuat ruang gerak KPK terbatas.

"Siapa pun yang dipilih sebagai Dewas KPK ya harus membuktikan bahwa mereka bukan seperti yang dikhawatirkan, yaitu membonsai KPK, mengebiri KPK, menyusahkan kinerjanya," kata Hidayat di DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Baca juga: Albertina Ho, Hakim Perkara Gayus yang Dipilih Jadi Dewan Pengawas KPK

Hidayat berharap Dewas KPK mampu memperkuat komitmen Presiden Joko Widodo dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Dewas ini adalah pilihan Pak Jokowi dan Pak Jokowi berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menguatkan KPK, maka harapannya Dewas nanti dapat menguatkan komitmen mencegah dan memberantas korupsi melalui UU yang baru," ujarnya.

Menurut dia, banyak pekerjaan rumah yang menanti Dewas dan Komisioner KPK 2019-2023. Hidayat menyinggung soal kasus Century dan BLBI.

"Ada masalah terkait Century, BLBI, sekarang juga yang sekarang ramai Jiwasraya, impor beras, kerugian-kerugian negara yamg potensi kerugiannya di atas Rp 5 triliun itu sewajarnya KPK yang baru memberi perhatian lebih," kata Hidayat.

"Ketika orientasinya bukan hanya pada pencegahan tapi juga kasus-kasus besar, tentu akan mengembalikan harapan publik terhadap KPK yang sekarang akan hadir melalui UU yang baru," imbuh dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo melantik lima orang yang menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Adapun, lima orang anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Jokowi adalah:

1. Artidjo Alkostar - Mantan Hakim Mahkamah Agung

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X