PKS Minta Dewan Pengawas Buktikan Diri Bukan untuk Kebiri KPK

Kehadiran Dewas KPK sesuai dengan UU KPK No 19/2019 sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap bakal membuat ruang gerak KPK terbatas.

"Siapa pun yang dipilih sebagai Dewas KPK ya harus membuktikan bahwa mereka bukan seperti yang dikhawatirkan, yaitu membonsai KPK, mengebiri KPK, menyusahkan kinerjanya," kata Hidayat di DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Hidayat berharap Dewas KPK mampu memperkuat komitmen Presiden Joko Widodo dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Dewas ini adalah pilihan Pak Jokowi dan Pak Jokowi berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menguatkan KPK, maka harapannya Dewas nanti dapat menguatkan komitmen mencegah dan memberantas korupsi melalui UU yang baru," ujarnya.

Menurut dia, banyak pekerjaan rumah yang menanti Dewas dan Komisioner KPK 2019-2023. Hidayat menyinggung soal kasus Century dan BLBI.

"Ada masalah terkait Century, BLBI, sekarang juga yang sekarang ramai Jiwasraya, impor beras, kerugian-kerugian negara yamg potensi kerugiannya di atas Rp 5 triliun itu sewajarnya KPK yang baru memberi perhatian lebih," kata Hidayat.

"Ketika orientasinya bukan hanya pada pencegahan tapi juga kasus-kasus besar, tentu akan mengembalikan harapan publik terhadap KPK yang sekarang akan hadir melalui UU yang baru," imbuh dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo melantik lima orang yang menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Adapun, lima orang anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Jokowi adalah:

1. Artidjo Alkostar - Mantan Hakim Mahkamah Agung

2. Albertina Ho - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

3. Syamsuddin Haris - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

4. Harjono- Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi

5. Tumpak Hatarongan Panggabean - Mantan Wakil Ketua KPK (2003-2007)

Tumpak ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK. 

Dewang Pengawas KPK merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK sebelumnya menuai kritik bersamaan dengan revisi UU KPK, karena dapat melemahkan lembaga antirasuah itu.

Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung.

Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.