Tolak Presiden Dipilih MPR, Politisi PKS: Pemilu Langsung Lahirkan Presiden seperti Jokowi dan SBY

Kompas.com - 28/11/2019, 15:42 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan tidak setuju jika Presiden dipilih oleh Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR).

"Kalau saya pribadi menolak karena pemilihan Presiden ini justru melahirkan orang kayak Joko Widodo (Jokowi) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebetulnya sangat sedikit," ujar Mardani kepada wartawan di bilangan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (27/11/2019).

"Sehingga jika dikembalikan ke MPR, ya oligarki (kembali lagi seolah menjadi sistem oligarki)," lanjut Mardani.

Baca juga: Presiden PKS: Saat Ini Oligarki Luar Biasa, Pilkada Langsung Masih Lebih Baik

Anggota Komisi II ini menyarankan tiga hal terkait pemilihan Presiden. Pertama, menurunkan ambang batas pencalonan Presiden.

Mardani menilai, persoalan biaya politik yang tinggi diawali dengan tingginya ambang batas pencalonan Persirden.

"Ya biaya politik tinggi paling utama itu untuk beli perahu (dukungan) yang mahal. (Misal) Saya punya partai cuma dapat 7 persen (kursi di DPR), nah buat (meraih ambang batas pencalonan Presiden) 20 persen (kursi) maka beli dua perahu itu mahal banget," jelas Mardani.

Baca juga: PKS Khawatir jika Tak Ada Oposisi, Pemerintahan Akan Jadi Oligarki

Kedua, Mardani menyarankan memakai sistem rekapitulasi hasil pemungutan suara secara elektronik atau rekapitulasi elektronik.

"Sebab sistem ini memudahkan proses. Kemudian ketiga, memperpendek masa kampanye dalam pemilihan Presiden," ungkap Mardani.

Dia melanjutkan, tiga usulan ini bisa dimasukkan dalam revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Jadi, Presiden tetap dipilih langsung oleh masyarakat tatapi bisa murah jika ada aturan perundangan yang tepat," tambah Mardani.

Baca juga: 12 Wakil Menteri, Dugaan Bagi-bagi Kekuasaan dan Kuatnya Pengaruh Oligarki

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X