Ketua MPR: Nasdem Dukung Amendemen UUD 1945, tapi Tak Ubah Pemilihan Presiden

Kompas.com - 13/11/2019, 16:13 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo di Kantor DPP Partai Nasdem Jalan RP. Soesoro Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua MPR Bambang Soesatyo di Kantor DPP Partai Nasdem Jalan RP. Soesoro Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Partai Nasdem mendukung amendemen UUD 1945 secara menyeluruh. Namun, kata dia, hal itu tidak akan mengubah pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) ke depannya.

"Kita tidak akan menyentuh ke sana (Pemilihan Presiden), karena penilaian kami sampai hari ini sistem pemilu pemilihan presiden sudah bagus," kata Bambang di Kantor DPP Partai Nasdem Jalan RP. Soesoro Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Ketua MPR: Partai Nasdem Setuju Amendemen UUD 1945 Menyeluruh

Bambang mengatakan, amendemen UUD 1945 akan membahas terkait kehidupan berbangsa yang lain. Namun, ia tak menjelaskan secara spesifik dibagian mana amendemen UUD 1945 akan dilakukan.


"Yang kita bahas adalah tentang kehidupan bangsa kita yang lain. Kita tidak masuk sistem pemilu atau demokrasi yang kita putuskan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang meminta masyarakat tidak khawatir terkait rencana amendemen terbatas UUD 1945.

Baca juga: Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Sebab, untuk melakukan amendemen terbatas UUD 1945 cukup sulit yaitu membutuhkan usulan dari 1/3 anggota MPR.

Diketahui, anggota MPR periode 2019-2024 berjumlah 711 anggota yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, maka amendemen minimal diusulkan oleh 237 anggota MPR.

"Saat ini belum ada yang mengusulkan. Jadi jika sampai 2023 tidak mengusulkan, ya sudah begitu saja. Kita ingin buat masyarakat melek politik, harus paham betul posisi MPR, paham negara hak dan kewajibannya," pungkasnya.

Sebelumnya, pimpinan MPR melakukan silaturahim kebangsaan ke Kantor DPP PAN terkait rencana amendemen terbatas UUD 1945.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"PAN tetap berada dalam posisi yang mendorong dilakukannya amendemen terbatas dan perlunya dihadirkannya kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita," ujar Bambang di kantor sekretariat DPP PAN, Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Sementara itu, menurut Bambang, masih ada tiga parpol yang belum sejalan dengan wacana amendemen terbatas UUD 1945, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga partai tersebut berpandangan rencana menghidupkan kembali GBHN tidak perlu dilakukan melalui amendemen terbatas, melainkan cukup diatur dalam undang-undang baru.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluarga Jokowi Maju di Pilkada, PAN Anggap Itu Hak Warga Negara

Keluarga Jokowi Maju di Pilkada, PAN Anggap Itu Hak Warga Negara

Nasional
Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Nasional
Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Nasional
Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Nasional
Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Nasional
Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Nasional
Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Nasional
Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Nasional
Dorongan Mencapreskan Airlangga di 2024 Dinilai Positif untuk Kaderisasi

Dorongan Mencapreskan Airlangga di 2024 Dinilai Positif untuk Kaderisasi

Nasional
Istana Ingatkan Pengkritik Presiden agar Berhati-hati

Istana Ingatkan Pengkritik Presiden agar Berhati-hati

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
BNN: Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Naik 0,03 Persen

BNN: Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Naik 0,03 Persen

Nasional
Polisi Kejar Satu Tahanan yang Kabur dari Polsek Pangkalan Kerinci, Riau

Polisi Kejar Satu Tahanan yang Kabur dari Polsek Pangkalan Kerinci, Riau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X