Kompas.com - 13/11/2019, 16:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Partai Nasdem mendukung amendemen UUD 1945 secara menyeluruh. Namun, kata dia, hal itu tidak akan mengubah pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) ke depannya.

"Kita tidak akan menyentuh ke sana (Pemilihan Presiden), karena penilaian kami sampai hari ini sistem pemilu pemilihan presiden sudah bagus," kata Bambang di Kantor DPP Partai Nasdem Jalan RP. Soesoro Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Ketua MPR: Partai Nasdem Setuju Amendemen UUD 1945 Menyeluruh

Bambang mengatakan, amendemen UUD 1945 akan membahas terkait kehidupan berbangsa yang lain. Namun, ia tak menjelaskan secara spesifik dibagian mana amendemen UUD 1945 akan dilakukan.

"Yang kita bahas adalah tentang kehidupan bangsa kita yang lain. Kita tidak masuk sistem pemilu atau demokrasi yang kita putuskan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang meminta masyarakat tidak khawatir terkait rencana amendemen terbatas UUD 1945.

Baca juga: Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Sebab, untuk melakukan amendemen terbatas UUD 1945 cukup sulit yaitu membutuhkan usulan dari 1/3 anggota MPR.

Diketahui, anggota MPR periode 2019-2024 berjumlah 711 anggota yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, maka amendemen minimal diusulkan oleh 237 anggota MPR.

"Saat ini belum ada yang mengusulkan. Jadi jika sampai 2023 tidak mengusulkan, ya sudah begitu saja. Kita ingin buat masyarakat melek politik, harus paham betul posisi MPR, paham negara hak dan kewajibannya," pungkasnya.

Sebelumnya, pimpinan MPR melakukan silaturahim kebangsaan ke Kantor DPP PAN terkait rencana amendemen terbatas UUD 1945.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"PAN tetap berada dalam posisi yang mendorong dilakukannya amendemen terbatas dan perlunya dihadirkannya kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita," ujar Bambang di kantor sekretariat DPP PAN, Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Sementara itu, menurut Bambang, masih ada tiga parpol yang belum sejalan dengan wacana amendemen terbatas UUD 1945, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga partai tersebut berpandangan rencana menghidupkan kembali GBHN tidak perlu dilakukan melalui amendemen terbatas, melainkan cukup diatur dalam undang-undang baru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Pembahasan Legalisasi Ganja untuk Medis Harus Hati-hati

Anggota DPR Sebut Pembahasan Legalisasi Ganja untuk Medis Harus Hati-hati

Nasional
Jokowi Dinilai Berpeluang Besar Akhiri Perang Ukraina-Rusia dan Tragedi Kemanusiaan

Jokowi Dinilai Berpeluang Besar Akhiri Perang Ukraina-Rusia dan Tragedi Kemanusiaan

Nasional
Vaksin Merah Putih Unair Masuk Uji Klinis Fase 3

Vaksin Merah Putih Unair Masuk Uji Klinis Fase 3

Nasional
Duet Ganjar-Anies Dianggap Nasdem Bisa Mempersatukan, PDI-P: Yang Persatukan Bangsa Itu Ideologi

Duet Ganjar-Anies Dianggap Nasdem Bisa Mempersatukan, PDI-P: Yang Persatukan Bangsa Itu Ideologi

Nasional
Usulkan Duet Ganjar-Anies ke Jokowi, Ini Alasan Surya Paloh

Usulkan Duet Ganjar-Anies ke Jokowi, Ini Alasan Surya Paloh

Nasional
Nasdem Tunggu Respons Anies, Ganjar, dan Andika sebelum Tawarkan ke Parpol Lain

Nasdem Tunggu Respons Anies, Ganjar, dan Andika sebelum Tawarkan ke Parpol Lain

Nasional
Kejagung Pastikan Obyek Perkara Kasus Emirsyah Beda dari KPK

Kejagung Pastikan Obyek Perkara Kasus Emirsyah Beda dari KPK

Nasional
Megawati: Siapa yang Korupsi, Pecat, Keluarkan dari PDI Perjuangan!

Megawati: Siapa yang Korupsi, Pecat, Keluarkan dari PDI Perjuangan!

Nasional
Melihat Pengamanan Jokowi Jelang Kunjungan ke Ukraina Membawa Misi Damai

Melihat Pengamanan Jokowi Jelang Kunjungan ke Ukraina Membawa Misi Damai

Nasional
Jaksa Agung Ungkap Peran Emirsyah Satar dalam Kasus Korupsi Pesawat Garuda Indonesia

Jaksa Agung Ungkap Peran Emirsyah Satar dalam Kasus Korupsi Pesawat Garuda Indonesia

Nasional
Hadi Tjahjanto Susun Solusi untuk 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor yang Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Susun Solusi untuk 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor yang Disita Satgas BLBI

Nasional
Jokowi Teken Perpres Nomor 95/2022, Tegaskan Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI di Jawa Tengah

Jokowi Teken Perpres Nomor 95/2022, Tegaskan Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI di Jawa Tengah

Nasional
Tegaskan Hubungan dengan PDI-P Baik, Nasdem: Kita Enggak Pernah Sindir Partai Orang

Tegaskan Hubungan dengan PDI-P Baik, Nasdem: Kita Enggak Pernah Sindir Partai Orang

Nasional
Sekjen PDIP: Bu Mega Setiap Hari Monitor Kesehatan Pak Tjahjo

Sekjen PDIP: Bu Mega Setiap Hari Monitor Kesehatan Pak Tjahjo

Nasional
Apakah Pemain Israel Bisa Masuk Indonesia untuk Piala Dunia U20? Ini Kata Kemenlu

Apakah Pemain Israel Bisa Masuk Indonesia untuk Piala Dunia U20? Ini Kata Kemenlu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.