Kompas.com - 22/11/2019, 10:07 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

Pandangan partai

Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.

Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Ahmad Riza Patria, pihaknya tidak setuju bila masa jabatan presiden dan wakil presiden ditambah. Masa jabatan yang berlaku saat ini dinilai sudah cukup ideal.

"Jangan masa jabatan presiden itu berlama-lama. Sudah kita putuskan dua periode cukup," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

"Yang ideal memang lima tahun, dua kali. Jadi antara bupati, gubernur, caleg, presiden, semua sama itu lima tahun. Sudah bagus," tuturnya.

Baca juga: Gerindra: Masa Jabatan Presiden Jangan Terlalu Lama, 2 Periode Cukup

Hal senada disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Menurut dia, tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk menambah atau mengurangi masa jabatan presiden di dalam UUD 1945.

"Kami memandang tidak ada urgensinya untuk mengubah konstitusi kita yang menyangkut tentang masa jabatan presiden," ujar Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Sejauh ini, Fraksi PDI-P setuju untuk mengamandemen UUD 1945 secara terbatas. Dalam hal ini, perubahan konstitusi hanya dilakukan untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Basarah, dengan adanya GBHN, rencana pembangunan nasional dapat berjalan secara berkesinambungan meski terjadi pergantian kepemimpinan.

"Kita tidak perlu lagi khawatir jika ganti presiden akan ganti visi misi, ganti program, karena sudah ada road map-nya. Bangsa Indonesia tidak perlu lagi khawatir siapa pun presidennya karena pembangunan nasional akan berkelanjutan," ucap Basarah.

Baca juga: PDI-P: Tak Ada Urgensi Mengubah Masa Jabatan Presiden

Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengatakan, partainya mengusulkan agar masa jabatan diperpanjang menjadi tujuh tahun dalam satu periode.

Namun, jabatan tersebut dibatasi hanya satu periode.

Menurut dia, dengan periode yang lebih panjang, presiden dapat fokus untuk menyelesaikan program kerja yang telah disusunnya.

Selain itu, meski saat ini presiden dapat dipilih sebanyak dua kali, masa efektif kepala negara bekerja hanya tujuh tahun.

Baca juga: PSI Usul Masa Jabatan Presiden Jadi Tujuh Tahun

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Nasional
Wapres: Selamat Idul Fitri, Mari Melanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi

Wapres: Selamat Idul Fitri, Mari Melanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi

Nasional
Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Nasional
Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Nasional
12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

Nasional
Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Nasional
Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Nasional
Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X