PSI Usul Masa Jabatan Presiden Jadi Tujuh Tahun

Kompas.com - 21/11/2019, 22:50 WIB
Tsamara Amany hingga Faldo Maldini Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK, Rabu (16/10/2019). KOMPAS.com/ FITRIA CHUSNA FARISATsamara Amany hingga Faldo Maldini Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK, Rabu (16/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengatakan, partainya mengusulkan masa jabatan presiden selama tujuh tahun, tetapi dibatasi hanya untuk satu periode.

"Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya," kata Tsamara dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2019).

Tsamara mengatakan, masa jabatan satu periode tersebut akan membuat presiden fokus pada program-program kerja sehingga terlepas dari tekanan politik jangka pendek.

Menurut dia, masa kepemimpinan perlu diperpanjang sampai tujuh tahun agar tiap presiden punya waktu cukup untuk mewujudkan program-program kerjanya.

"Selanjutnya, satu periode ini akan menghilangkan konsep petahana dalam pemilihan presiden maka tak ada lagi kecurigaan bahwa petahana memanfaatkan kedudukannya untuk kembali menang pemilu," ujar dia. 

Baca juga: PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Tsamara mengatakan, pada format 2x5 tahun pun, yang efektif hanya tujuh atau delapan tahun.

"Dua atau tiga tahun sisanya biasa dipakai untuk penyesuaian awal periode dan kampanye pemilu berikut," ucap Tsamara. 

Lebih lanjut, menurut Tsamara, pemilu tiap tujuh tahun jelas akan menghemat biaya. Jika biasanya tiap lima tahun ada pemilu, kelak hanya akan terjadi tiap tujuh tahun.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945.

Artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Baca juga: PDI-P: Tak Ada Urgensi Mengubah Masa Jabatan Presiden

Menurut Hidayat, ada anggota fraksi di MPR yang mewacanakan seorang presiden dapat dipilih kembali sebanyak tiga periode.

Ada pula yang mewacanakan presiden hanya dapat dipilih satu kali namun masa jabatannya diperpanjang menjadi 8 tahun.

"Ada juga yang mewacanakan untuk satu kali saja tapi dalam delapan tahun. Itu juga kami tidak bisa melarang orang untuk berwacana," ujar Hidayat saat memberikan keterangan seusai bertemu Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X