Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Diingatkan Dulu, Jangan Langsung Ditebas

Kompas.com - 13/11/2019, 11:13 WIB
Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan forum komunikasi pimpinan daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019). Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan forum komunikasi pimpinan daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum untuk memberi peringatan terlebih dahulu jika ada pejabat daerah yang berpotensi tersangkut masalah hukum.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).

"Saya titip kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu, kemudian peristiwa terjadi baru di...," kata Jokowi.

Jokowi tak melanjutkan kalimatnya sampai selesai. Ia lalu bertanya kepada seluruh peserta yang hadir mengenai instruksinya itu.


Baca juga: Akar Persoalan Korupsi Kepala Daerah Dinilai Bukan karena Gaji Kecil

Hadir dalam acara itu gubernur, bupati, walikota dari seluruh wilayah. Hadir juga seluruh kapolda dan kepala kejati.

"Setuju semuanya?" kata Jokowi.

"Setuju," jawab peserta yang hadir, kompak.

Jokowi mengaku sudah menyampaikan hal yang sama kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Ia ingin agar penegakan hukum preventif dikedepankan.

"Jelas-jelas keliru, sejak awal diingatkan dong ini keliru, benarkan dong. Jangan mengerti keliru, terus dikerjakan, setelah rampung baru ditebas. Enggak bisa seperti ini, harus kita akhiri seperti ini," kata Jokowi.

"Jangan sampai ini kejadian. Baik di Kejari, baik di Kejati, baik di Polres, baik itu di Polda," tuturnya.

Baca juga: KPK Dinilai Belum Maksimal Kembalikan Uang Negara dari Korupsi Kepala Daerah

Untuk itu, Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah soal pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan aparat penegak hukum di wilayahnya.

"Komunikasi gubernur dengan kapolda, dengan pangdam, dengan kejati dengan kepala Pengadilan Tinggi penting sekali untuk dijalin. Hubungan harmonis itu sangat berpengaruh pada tensi di daerah. kalau satu saja tidak rukun akan menjadi masalah besar dalam menangani problem yang ada di daerah," ucapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X