Soal Peringatan Sebelum Penindakan Hukum, KPK Singgung Kejaksaan-Polri

Namun menurut Agus, pesan Presiden tersebut ditujukan bagi Kejaksaan Agung dan Polri.

"Misalnya di beberapa kabupaten di Jawa. Kan ditangkap karena suap menyuap jabatan. Itu saya yakin Kapolres, Kajari, sudah dengar," ujar Agus saat dijumpai di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

"Nah, kalau diingatkan seperti Presiden sampaikan tadi, ya tolong (kejaksaan dan polisi) itu menghentikan," lanjut dia.

Agus menyinggung keberadaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari kepala daerah, kepala kejaksaan setempat dan kepala satuan wilayah Polri.

Menurut dia, dengan adanya Forkopimda, semestinya proses saling kontrol terjadi sehingga KPK tidak mesti sampai melakukan penegakan hukum. 

"Itu pasti akan lebih baik dibanding penindakan. Jadi saya titip pesen ke Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri kalau sampai ada OTT, berarti enggak baik sinergi (antara pemimpin) di daerah tadi," ujar Agus.

"Ini perlu dievaluasi masing-masing supaya pencegahan betul-betul berjalan," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta aparat penegak hukum untuk memberi peringatan terlebih dahulu jika ada pejabat daerah yang berpotensi tersangkut masalah hukum.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu pagi.

"Saya titip, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu, kemudian peristiwa terjadi baru di...," kata Jokowi.

Jokowi tidak melanjutkan kalimatnya sampai selesai. Ia lalu bertanya kepada seluruh peserta yang hadir mengenai instruksinya itu.

"Setuju semuanya?" kata Jokowi.

"Setuju," jawab peserta yang hadir dengan kompak.

Hadir dalam acara itu para gubernur, bupati serta walikota dari seluruh wilayah. Hadir juga seluruh kapolda dan kepala kejaksaan tinggi.