Kompas.com - 13/11/2019, 10:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melempar wacana untuk mengevaluasi pilkada langsung.

Tito melempar wacana evaluasi Pilkada langsung usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

Tito mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.

Baca juga: Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

"(Pilkada langsung) banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.

"Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," lanjut dia.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan.

Baca juga: Evaluasi Pilkada Langsung, PKB Nilai Pilkada Asimetris Lebih Rasional

Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langung.

Pro Kontra

Wacana yang dilempar Tito itu langsung mendapat respon dari berbagai pihak.

PDI-P sebagai parpol utama pendukung Jokowi menyambut positif gagasan Tito itu.

Ia menyebut, sistem pilkada langsung menyebabkan tingginya biaya pemilu serta meningkatnya korupsi dan ketegangan politik.

"PDI-P menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu (pilkada) langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita rasa liberal yang selama ini diterapkan di Indonesia," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Puan: Jangan Jadi Kemunduran

Ia menambahkan, pilkada langsung selama ini selain berbiaya mahal, juga memunculkan oligarki baru, yakni kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas.

Mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya modalnya, berpeluang terpilih.

Ia menilai, pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.

Di sisi lain, usulan Tito itu direspon negatif oleh sejumlah LSM.

Banyak yang khawatir evaluasi ini akan mengembalikan lagi pilkada lewat DPRD, tak lagi langsung dipilih oleh rakyat.

Baca juga: Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, KPU Serahkan ke Pemerintah dan DPR

Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, usulan mengevaluasi Pilkada langsung itu akan menjadi langkah mundur jika pilkada kembali lewat DPRD seperti saat era orba.

Fadli mengatakan, seharusnya pemerintah fokus mengevaluasi masalah tingginya biaya politik Pilkada langsung.

Penyelesaian masalah tersebut bisa diselesaikan dengan pembentukan undang-undang.

"Bukan secara tiba-tiba langsung mengusulkan pemilihan kembali ke DPRD. Apakah dengan mengembalikan pemilihan ke DPRD otomatis biaya politik akan menjadi rendah?" kata Fadli.

Jawaban Jokowi

Tidak lama setelah wacana evaluasi Pilkada langsung mencuat, Presiden Jokowi pun angkat bicara.

Baca juga: KPU-Bawaslu Setuju Pilkada Langsung Dievaluasi, tetapi...

Lewat Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Jokowi menegaskan pemilihan kepala daerah tetap melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.

Jokowi tak ingin calon kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Presiden Jokowi mengatakan pilkada propinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998," kata Fadjroel kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Fadjroel mengakui bahwa pemerintah ingin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun terakhir.

Namun evaluasi itu tak akan mengubah sistem pilkada kembali lewat DPRD.

"Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," kata Jokowi.

Baca juga: Pro Kontra Pilkada Langsung dan Pertanda Kemunduran Demokrasi...

Menurut Fadjroel, Presiden ingin penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik money politic.

Selain itu, juga menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif, sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi, selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan.

Teknis penyelenggaraan pilkada juga harus mampu mengatasi polarisasi sosial berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.

"Pemerintah akan terus mendorong agar kualitas teknis penyelenggaraan pilkada makin meningkat. Sedangkan isu perilaku korupsi kepala daerah akan dihadapi oleh upaya penegakan hukum dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kontrol kekuasaan politik daerah," ucap Fadjroel. 

 

Kompas TV Ledakan yang diduga berasal dari bom terjadi di Markas Polrestabes Medan, Rabu (13/11/2019). Dilansir dari tayangan Kompas TV, asap putih tampak membubung tinggi di Mapolrestabes Medan. Sejumlah anggota masyarakat dan petugas polisi berseragam terlihat berhamburan keluar ke halaman parkir. Tampak terjadi kepanikan. Sumber ledakan tersebut belum diketahui.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Nasional
Keluarga Ungkap Penyakit Tjahjo Kumolo, Dirawat 13 Hari di 3 Rumah Sakit

Keluarga Ungkap Penyakit Tjahjo Kumolo, Dirawat 13 Hari di 3 Rumah Sakit

Nasional
Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Abu Dhabi, Lakukan Pertukaran Sejumlah Dokumen Kerja Sama

Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Abu Dhabi, Lakukan Pertukaran Sejumlah Dokumen Kerja Sama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.