Usul Tito soal Evaluasi Pilkada Langsung dan Jawaban Jokowi...

Tito melempar wacana evaluasi Pilkada langsung usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

Tito mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

"(Pilkada langsung) banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.

"Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," lanjut dia.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan.

Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langung.

Pro Kontra

Wacana yang dilempar Tito itu langsung mendapat respon dari berbagai pihak.

PDI-P sebagai parpol utama pendukung Jokowi menyambut positif gagasan Tito itu.

Ia menyebut, sistem pilkada langsung menyebabkan tingginya biaya pemilu serta meningkatnya korupsi dan ketegangan politik.

"PDI-P menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu (pilkada) langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita rasa liberal yang selama ini diterapkan di Indonesia," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Ia menambahkan, pilkada langsung selama ini selain berbiaya mahal, juga memunculkan oligarki baru, yakni kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas.

Mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya modalnya, berpeluang terpilih.

Ia menilai, pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.

Di sisi lain, usulan Tito itu direspon negatif oleh sejumlah LSM.

Banyak yang khawatir evaluasi ini akan mengembalikan lagi pilkada lewat DPRD, tak lagi langsung dipilih oleh rakyat.

Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, usulan mengevaluasi Pilkada langsung itu akan menjadi langkah mundur jika pilkada kembali lewat DPRD seperti saat era orba.

Fadli mengatakan, seharusnya pemerintah fokus mengevaluasi masalah tingginya biaya politik Pilkada langsung.

Penyelesaian masalah tersebut bisa diselesaikan dengan pembentukan undang-undang.

"Bukan secara tiba-tiba langsung mengusulkan pemilihan kembali ke DPRD. Apakah dengan mengembalikan pemilihan ke DPRD otomatis biaya politik akan menjadi rendah?" kata Fadli.

Jawaban Jokowi

Tidak lama setelah wacana evaluasi Pilkada langsung mencuat, Presiden Jokowi pun angkat bicara.

Lewat Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Jokowi menegaskan pemilihan kepala daerah tetap melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.

Jokowi tak ingin calon kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Presiden Jokowi mengatakan pilkada propinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998," kata Fadjroel kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Fadjroel mengakui bahwa pemerintah ingin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun terakhir.

Namun evaluasi itu tak akan mengubah sistem pilkada kembali lewat DPRD.

"Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," kata Jokowi.

Menurut Fadjroel, Presiden ingin penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik money politic.

Selain itu, juga menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif, sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi, selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan.

Teknis penyelenggaraan pilkada juga harus mampu mengatasi polarisasi sosial berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.

"Pemerintah akan terus mendorong agar kualitas teknis penyelenggaraan pilkada makin meningkat. Sedangkan isu perilaku korupsi kepala daerah akan dihadapi oleh upaya penegakan hukum dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kontrol kekuasaan politik daerah," ucap Fadjroel.